TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah mengarahkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 kepada penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, menurut Puan, RAPBN tahun depan juga harus menjamin perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (31/5/2021). Agenda Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V tahun sidang 2020-2021 itu adalah Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2022.

“Mengingat masih dilingkupi ketidakpastian akibat Covid-19, pembahasan RAPBN 2022 diarahkan agar APBN menjadi alat intervensi untuk penanganan pandemi, perlindungan sosial, dan pemulihan dunia usaha terutama UMKM,” kata Puan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Ia menuturkan, RAPBN 2022 juga harus dirancang untuk meningkatkan layanan pada masyarakat, khususnya layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.

“Pemerintah harus merancang APBN yang kredibel, akuntabel, dan responsif,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Puan juga menyampaikan bahwa sesuai dengan hasil keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 19 Mei 2021, Rapat Paripurna akan kembali dilaksanakan pada 6 Juli 2021.

"Adapun Rapat Paripurna tersebut mengagendakan penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 oleh Badan Anggaran DPR RI," terangnya.(*)