Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Berita Parlemen

DPR Imbau Pemerintah untuk Tingkatkan Pemerataan Pembangunan

Sehingga, strategi pemulihan secara kewilayahan ini juga patut menjadi perhatian Bappenas.

DPR Imbau Pemerintah untuk Tingkatkan Pemerataan Pembangunan
Tribunnews/Jeprima
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase II di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (31/5/2021). Pembangunan MRT Fase II terbagi menjadi dua tahap yaitu segmen 1 dari Fase 2A rute Bundaran HI-Monas yang akan beroperasi pada April 2025 dan segmen ke-2 dari Fase 2A rute Harmoni-Kota yang akan beroperasi pada 2027. Saat ini, pekerjaan konstruksi sipil untuk kedua stasiun di paket kontrak CP 201, yakni Thamrin dan Monas telah mencapai 16,5 persen. Proyek ini pun berjalan sesuai rencana (on the right track) dan ditargetkan mencapai 23 persen pada akhir tahun 2021 ini. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengimbau pemerintah untuk terus meningkatkan pemerataan pembangunan guna mengantisipasi tantangan divergensi pemulihan ekonomi. Hal ini diungkapkan Puteri menanggapi pemaparan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (2/6) terkait sasaran dan indikator pembangunan yang termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

“Meski sejumlah indikator mulai menunjukkan sinyal pemulihan yang solid, seperti indeks keyakinan masyarakat yang berada di level optimis, peningkatan nilai ekspor, hingga Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur yang menguat, namun proses pemulihan ekonomi kita sangat divergen. Artinya, pertumbuhan yang terjadi belum merata, baik secara sektoral maupun spasial. Hal ini pun berpotensi memperlebar kesenjangan yang tentunya memerlukan intervensi segera dari pemerintah melalui pembangunan secara sektoral maupun kewilayahan,” ungkap Puteri melalui keterangan tertulisnya, Jumat (4/6/2021).

Sebagai informasi, fenomena divergensi ini terjadi apabila terdapat perbedaan kecepatan pemulihan ekonomi, baik secara sektoral maupun spasial, yang dapat memicu terjadinya kesenjangan. Hal ini mulai terindikasi dari tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. Sebagai contoh, Pulau Sulawesi mencatat pertumbuhan sebesar 1,2 persen, sedangkan Pulau Maluku dan Papua tumbuh mencapai 8,97 persen pada triwulan I-2021. Namun, pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan justru masih minus 2,23 persen, seperti halnya Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang juga masih terkontraksi cukup dalam pada posisi minus 5,16 persen.

“Kecepatan pemulihan ekonomi tiap wilayah ini masih belum seragam. Sehingga, strategi pemulihan secara kewilayahan ini juga patut menjadi perhatian Bappenas. Berbagai program dan kegiatan prioritas nasional yang didorong Bappenas dalam RKP tahun 2022 harus memiliki daya ungkit tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, sekaligus mengurangi disparitas pembangunan,” urai Puteri.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat kecepatan pemulihan secara sektoral yang masih beragam hingga triwulan I-2021. Beberapa diantaranya, seperti sektor informasi dan komunikasi yang telah tumbuh mencapai 8,72 persen, sementara sektor transportasi dan pergudangan (-13,12 persen) serta sektor akomodasi dan makan minum (-7,26 persen) juga masih tertekan. Puteri pun mengimbau agar pemerintah memberikan perhatian kepada sektor-sektor yang masih terkontraksi karena turut berdampak kepada pendapatan pelaku usaha dan pekerja.

Lebih lanjut, Puteri menilai bahwa pemerintah perlu lebih optimis untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 yang ditargetkan berada pada rentang 5,5 hingga 6,3 persen. Padahal, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka per Februari 2021 sudah berada di kisaran 6,26 persen.

“Tahun depan kita harap pelaksanaan UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi sudah dapat berfungsi dengan optimal guna menarik investasi ke dalam negeri. Begitu pula dengan proyek-proyek strategis yang didorong Bappenas yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus menyerap tenaga kerja lokal. Dengan begitu, tingkat pengangguran dan angka kemiskinan tahun depan perlu ditargetkan dengan lebih rendah lagi,” tegas Puteri.

Dalam raker tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan sasaran dan indikator pembangunan sebagai berikut tingkat kemiskinan 8,5–9,0 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,5–6,3 persen, Indeks Pembangunan Manusia 73,41–73,46, penurunan emisi gas rumah kaca 26,87 persen, serta rasio gini 0,376–0,378. Sementara itu, terdapat indikator lainnya yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) 102-104, serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada kisaran 102-105. 

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas