TRIBUNNEWS.COM - Lonjakan kasus baru dan tingkat kematian kasus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Beberapa upaya pengendalian telah dilakukan pemerintah diantaranya adalah vaksinasi.

Untuk mempercepat vaksinasi dalam rangka mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mendorong program vaksinasi Covid-19 khususnya di Provinsi Riau agar berjalan lebih cepat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Provinsi Riau saat ini masih menjalankan program vaksinasi prioritas bagi kalangan lansia, tetapi realisasinya masih rendah (6,7 persen dari total target). Untuk itu, Presiden Joko Widodo secara khusus meminta kepada Menteri Kesehatan untuk mengirimkan vaksin Covid-19 lebih banyak ke Provinsi Riau, dengan harapan herd immunity atau kekebalan komunal dapat segera terbentuk dan penularan Covid-19 dapat ditekan," jelas Melki dalam sambutannya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Pekanbaru, Riau, Kamis (17/6/2021).

Mengingat realisasi program vaksinasi prioritas di Provinsi Riau bagi kalangan lansia masih tergolong rendah, Politisi Partai Golkar ini menekankan perlunya kerja sama lintas sektoral dalam mendukung program vaksinasi khususnya bagi kalangan lansia.

"Dari sekitar 964.000 target program vaksinasi lansia dan pelayanan publik di provinsi Riau, vaksinasi bagi kalangan lansia inilah yang perlu menjadi perhatian, pasalnya hanya mencapai 6,7 persen dari target 600.000 penerima vaksin dari kelompok lansia di Riau," ungkap Melki.

Meskipun Riau yang memperoleh peringkat tiga besar penyebaran Covid-19, Melki turut mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Pemprov Riau dalam meningkatkan upaya tracing atau melacak orang yang terpapar virus, dengan melakukan tracing terhadap 15 orang dalam setiap kasus satu orang terkonfirmasi positif sebagai upaya untuk memaksimalkan pelacakan.

"Karena seperti yang kita ketahui bahwa situasi pandemi saat ini di berbagai daerah di Indonesia ini semakin meningkat terutama pasca kita libur lebaran kemarin. Ditambah dengan ditemukannya varian delta (B.1.617) dari Covid-19 yang sudah masuk Indonesia," imbuh politisi dapil NTT II ini.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan capaian vaksinasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

"Capaian vaksinasi di Provinsi Riau per kabupaten/kota pada saat ini dari Sinovac sebanyak 895.680 sedangkan total sasaran vaksin sebanyak 964.846 dengan SDM kesehatan sebanyak 32.923, petugas publik 349.418, dan lansia 582.505. Masih ada beberapa vaksin di daerah yang belum berjalan karena ada di beberapa daerah yang masih sedikit vaksinnya," jelasnya.

Dirinya menuturkan, saat ini perkembangan angka kasus Covid-19 di Riau pada per 16 Juni 2021 jumlah kasus konfirmasi positif tercatat 66.520, sembuh mencapai 92 persen, meninggal 1.791, kasus aktif sebanyak 3.507, dirawat di RS sebanyak 565 orang dan dengan isolasi mandiri 2.942 orang.

"Riau menargetkan peningkatan vaksinasi masal hingga 1 juta orang dan tentunya kami sangat berharap dukungan dari Kemenkes RI untuk menambah vaksin lagi ke Provinsi Riau ini," tandasnya.

Untuk diketahui pada 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menerima vaksin Covid-19 di Istana Negara, sekaligus menandai mulainya program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Beberapa payung hukum telah dibuat antara lain Peraturan Presiden No 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020,  Keputusan Menteri Kesehatan RI, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021.

Regulasi ini merupakan upaya Kementerian Kesehatan RI sebagai penyelenggara program vaksinasi nasional untuk mempercepat kegiatan vaksinasi dalam rangka mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

Kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI turut diikuti sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI lain diantaranya, Elva Hartati (F-PDI Perjuangan), Yahya Zaini (F-Golkar), Ratu Ngadu Bonu Wulla (F-NasDem), Nur Nadlifah, Arzeti Bilbina, Ali Ahmad (F-PKB), Hasan Saleh, Aliyah Mustika Ilham (F-Demokrat), Kurniasih Mufidayati (F-PKS), dan Saleh Partaonan Daulay (F-PAN).(*)