TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang akan diberlakukan 3-20 Juli 2021 di Pulau Jawa-Bali, khususnya di Pondok Pesantren (Ponpes).

“Pesantren harus digencarkan sosialisasi PPKM Darurat, karena mereka sangat rentan. Jelaskan poin-poinnya dengan detail, utamanya protokol kesehatan (prokes),” kata Gus Muhaimin, sapaan akrabnya dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Jumat (2/72021).

Tak hanya itu, Gus Muhaimin juga mendesak pelaksanaan vaksinasi di Ponpes ditingkatkan, terutama bagi para kiai, nyai, dan guru. Gus Muhaimin mengaku sangat prihatin mendengar kabar duka wafatnya kiai dan nyai dalam waktu yang berdekatan.

“Hampir setiap hari saya dengar kabar duka panutan kita, para Kiai kita banyak yang meninggal dunia dalam waktu berdekatan. Karena itu saya minta vaksinasi untuk mereka ditingkatkan,” tuturnya.

Kasus meninggalnya Kiai tersebut memang tidak bisa disimpulkan akibat Covid-19. Namun rentetan kasus yang terjadi dalam kurun waktu yang tidak berjauhan patut diwaspadai imbas dari Covid-19.

“Apalagi sekarang banyak varian baru yang disebut lebih cepat menular. Jadi walaupun tidak semua (kiai yang meninggal dunia) terkonfirmasi Covid, tapi melihat seringnya kasus itu di waktu berdekatan ya patut kita waspadai,” ujarnya.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, vaksinasi adalah usaha untuk mencegah dan itu lebih baik dilakukan ketimbang harus mengobati banyak korban yang berjatuhan. Apalagi para kiai dan nyai adalah sosok sentral di ponpes yang dibutuhkan peranannya dalam mendidik santri.

Karena itu, Gus Muhaimin mengimbau pemerintah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi bagi mereka agar ponpes tetap eksis dan stabil.

“Buat kampanye dan sosialisasi secara terus menerus tentang pandemi ini di pesantren. Dan kalau perlu lakukan penyekatan dan pengetatan mobilisasi di pesantren secepatnya,” tutur legislator dapil Jawa Timur VIII itu.

Lonjakan Covid-19 yang sampai saat ini belum bisa dikendalikan, dinilai Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI ini harus dijadikan warning keras bagi pemerintah untuk memperhatikan para kiai di ponpes. Kalau diabaikan, bukan tidak mungkin jumlah korban Covid-19 di pesantren bisa semakin bertambah.

Di luar itu, Gus Muhaimin juga mengimbau para wali santri dan warga sementara waktu untuk tidak berkunjung ke pesantren. Bagi santri yang keluar dan ingin kembali, harus di-screening ketat sebelum mereka masuk ke dalam pesantren.

“Potensi penyebaran di pondok pesantren yang tinggi karena yang dari luar kota banyak. Jika tidak di-screening, kalau ada yang positif, kan berisiko nanti bisa masuk (karantina) lagi,” tukasnya. (*)