TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid meminta institusi TNI untuk secara maksimal mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah diputuskan oleh pemerintah.

Menurutnya, peran TNI sangat krusial untuk membantu pelaksanaan PPKM Mikro Darurat sekaligus pencapaian target vaksinasi satu juta per hari, khususnya di Pulau Jawa dan Bali.

“Saat ini kita pada dasarnya sedang menghadapi perang untuk mengakhiri pandemi ini, dan strategi pertahanan yang terbaik sejatinya ialah pertahanan untuk melindungi dan mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi akibat Covid-19," tutur Meutya dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Jumat (2/7/2021).

Selama satu bulan terakhir ini, Indonesia yang mengalami lonjakan kasus Covid-19. Ditambah lagi, masyarakat belum sepenuhnya berupaya untuk terlibat dalam meningkatkan pertahanan untuk melawan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, politisi Fraksi Golkar itu ingin mendukung kebijakan pemerintah tersebut guna menekan dan memutus segera mata rantai penyebaran Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali.  

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan PPKM Darurat yang akan dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali. Pembatasan aktivitas masyarakat ini akan dilakukan dengan lebih ketat dibandingkan sebelumnya dan pengaturannya akan dilakukan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi. (*)