TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dapat menemukan terobosan yang outside of the box dalam mengambil langkah kebijakan terkait pajak.

Menurutnya, Indonesia saat ini berada pada posisi yang  serba salah jika tidak dilakukan dengan hati-hati.

“Satu sisi, kita butuh pendapatan negara yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan belanja yang besar. Tetapi di sisi lain, jangan sampai membebani masyarakat, seperti pajak sembako untuk rakyat dan pajak pendidikkan untuk rakyat,” terang politisi yang akrab disapa Ibas dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan yang digelar secara virtual, Senin (12/7/2021).

Diketahui, defisit anggaran pada semester I tahun 2020 mencapai Rp283,2 triliun atau sekitar 1,72 persen terhadap PDB. Ibas memperkirakan, utang Indonesia akan mengalami pertambahan mengingat kebutuhan belanja dan pembiayaan juga tinggi, terutama untuk penanganan Covid-19. Sedangkan di sisi lain, penerimaan negara juga belum baik.

Melihat dari keberadaan pandemi Covid-19 yang tidak akan berlalu dengan singkat, Ibas mengingatkan, sektor PPh dan cukai masih rendah realisasinya dibandingkan tahun lalu. Terlebih, lagi PPKM darurat saat ini baru akan terasa dampaknya pada penerimaan di bulan Agustus.

Politisi Partai Demokrat melanjutkan, kalau resesi biasanya itu dikurangi sekecil mungkin kenaikan PPn akan menjadi beban bagi rakyat. Penjualan perusahaan sudah pasti akan turun, begitu juga IHSG. Dia meminta pemerintah menanggapi isu ini dengan bijak.

“Jangan sampai justru masyarakat sedang susah, usaha-usaha sedang susah, tapi dibebani dengan yang lebih ekstrem lagi,” pungkasnya.(*)