TRIBUNNEWS.COM - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai layanan kesehatan sudah sampai pada taraf functional collapse akibat ekses pandemi yang semakin meluas. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendorong pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengantisipasi kolapsnya layanan kesehatan.

"Layanan kesehatan kita sudah memasuki fase kritis dan tidak mampu lagi berfungsi optimal. Ruang rawat rumah sakit penuh, antrian pasien di IGD, sementara pasien baru terus berdatangan. Belum lagi kelangkaan obat, oksigen dan alat kesehatan serta keterbatasan nakes. Pemerintah harus segera ambil langkah darurat untuk menyelamatkan rakyat dan sistem kesehatan kita," ujar Netty baru-baru ini.

Netty menyetujui dan mendorong penggunaan tempat-tempat publik semisal hotel, gedung olah raga, gedung pemerintahan bahkan gedung DPR-MPR dialihfungsikan menjadi faskes darurat sebagai solusi atas penuhnya rumah sakit.

"Jika dibutuhkan, jangan ragu-ragu untuk alih fungsi sarana publik sebagai rumah sakit darurat," jelasnya.

Dalam pemilihan tempat sebagai rumah sakit darurat, lanjutnya, pemerintah harus memperhatikan aspek kesiapan infrastrukturnya seperti, ketersediaan ruang, ventilasi, sirkulasi udara, fasilitas, akomodasi dan sebagainya. 

"Gunakan sarana tersebut sebagai tempat isolasi bagi pasien bergejala ringan dan OTG atau gunakan sebagai rumah sakit darurat bagi tempat yang memungkinkan. Segera lengkapi peralatan dan SDM yang diperlukan. Rakyat ingin melihat langkah sigap dan tepat pemerintah dalam mengatasi situasi darurat ini," ujarnya.

Menurut Netty, rakyat perlu mendapat informasi tentang langkah konkret pemerintah dalam mengatasi situasi ini sebagai pembanding atas info kedaruratan yang mencekam.

"Rakyat perlu mendengar info tentang telah dibukanya sekian rumah sakit darurat untuk mengimbangi info rumah sakit penuh. Rakyat perlu tahu tentang daftar sejumlah tempat pengisian oksigen sebagai pengimbang info oksigen kosong, dan sebagainya. Jadi rakyat diajak untuk tenang dan tidak panik," jelasnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah agar memberi solusi atas keterbatasan SDM nakes melalui kolaborasi dengan masyarakat sipil.

"Ini situasi darurat nasional yang solusinya harus melibatkan semua elemen. Pemerintah perlu merekrut relawan dari masyarakat sipil untuk membantu penanganan Covid-19," katanya.

Selama ini, Netty menilai masyarakat sudah cukup membantu melalui gerakan pengumpulan donasi atau gotong royong dalam penanganan kebutuhan korban pandemi. Pemerintah dapat meminta masyarakat sipil menjadi relawan kesehatan yang membantu nakes.

Tentu saja, relawan kesehatan dapat diperbantukan mendampingi nakes setelah mendapat pelatihan cukup. "Relawan kesehatan ini dapat diperbantukan untuk memantau pasien yang isolasi mandiri di rumah, misalnya," tutup Legislator F-PKS itu.(*)