TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritisi rencana pemerintah melakukan pengecatan pesawat kepresidenan. Ia menilai rencana pengecatan pesawat kepresidenan di masa pandemi ini sangat tidak substansial jika dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang anggarannya terus dilakukan pemotongan.

"Seharusnya pemerintah bisa memprioritaskan pengalokasian anggaran bidang pertanian dan pangan untuk peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan nasional, hal ini jauh lebih substansial dibanding penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat," tegas Johan dalam berita rilisnya, Kamis (5/8/2021).

Selanjutnya legislator Fraksi PKS ini merinci perkembangan anggaran tanaman pangan yang pada APBN 2021 sebesar Rp4,9 triliun, setelah dilakukan refocusing berkurang drastis menjadi Rp3,2 triliun. Demikian juga dengan ABT 2021 juga mengalami pemotongan anggaran, bahkan pagu indikatif 2022 dilakukan pengurangan sangat besar dibanding tahun ini.

"Saya sangat sesalkan kebijakan pengurangan anggaran sektor pangan dan pertanian secara umum pada masa pandemi ini. Dimana, petani kita sangat membutuhkan support dana dari APBN demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian," ucap Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini secara tegas menyatakan, daripada menghabiskan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk pengecatan pesawat, jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menambah anggaran membantu daerah rawan pangan di Indonesia.

Dikatakannya, pemerintah harus sadar bahwa saat ini terdapat 26 kabupaten/kota dalam status sangat rentan rawan pangan dan 20 kab/kota dalam status rentan rawan pangan serta 30 kab/kota dalam kondisi agak rentan rawan pangan. Jadi totalnya terdapat 76 kab/kota yang harus segera mendapat tindakan khusus agar memiliki ketahanan pangan yang cukup baik.

Johan menyarankan, pemerintah harus lebih selektif dalam penggunaan anggaran kepada hal-hal yang lebih prioritas dan tidak hanya mementingkan simbol dan seremonial. Karena persoalan riil dari rakyat saat ini sangat banyak terutama urusan pangan.

"Saya minta pemerintah lebih fokus menangani penyebab utama dari banyaknya kabupaten yang rentan pangan serta segera tambah alokasi anggaran untuk meningkatkan rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih dan menurunkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan," tutup Johan Rosihan.(*)