TRIBUNNEWS.COM - Komisi VI DPR RI mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dari BPK. Dimana, realisasi anggaran BPKS tahun 2020 mencapai 92,4 persen.

Demikian terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR yang dipimpin Gde Sumarjaya Linggih dengan Kepala BPKS, Kamis (2/9/2021).

"Komisi VI mengapresiasi BPKS atas capaian WTP oleh BPK atas neraca keuangan BPKS tahun 2020," puji politisi yang akrab disapa Demer ini. Komisi VI sudah mendapat penjelasan konprehensif atas pengelolaan anggaran dari otoritas BPKS.

Pagu dipa BPKS 2020 mencapai Rp2.014.726.020 dengan realisasi belanja Rp1.860.891.270. Selanjutnya, kata Demer, ada program pengembangan kawasan strategis dan dukungan manajemen untuk tahun 2022.

"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan BPKS tentang rencana Pagu RKA K/L tahun anggaran 2022 sebesar Rp77.473.783.000," ungkap legislator dapil Bali itu.

Dijelaskan Demer, anggaran untuk pengembangan kawasan strategis sendiri mencapai Rp32.892.013.000. Sementara untuk dukungan manajemen sebesar Rp41.681.770.000. Komisi VI menyetujui besaran usulan anggaran tersebut dengan memperhitungkan anggaran gaji dan tunjangan bulan ke-13 dan THR.

Perhitungan lainnya adalah biaya penyelenggaraan program prioritas sampai dengan proyek prioritas dan penunjang tahun anggaran 2022.(*)