TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali didaulat menjadi salah satu panelis dalam konferensi para ketua parlemen dunia di Austria, Selasa (7/9/2021). Kali ini, Puan diminta menjadi panelis dalam salah satu forum pada Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP).

Puan didaulat menjadi panelis karena perannya dalam komite persiapan yang bertugas menyiapkan substansi konferensi para ketua parlemen dunia tersebut. Selain itu juga karena DPR RI yang berkolaborasi dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) akan menjadi tuan rumah gelaran First Global Parliamentary Meeting on Achieving SDGs pada akhir September 2021.

Forum dibuka dengan menampilkan sejumlah pembicara, yaitu Sekjen PBB, Presiden IPU, Presiden Parlemen Austria, dan Presiden Sidang Majelis Umum PBB. Hadir pula tamu undangan, yakni mantan Wakil Ketua Parlemen Afghanistan yang menyampaikan imbauan kepada para ketua parlemen dunia untuk memberi dukungan agar situasi di Afghanistan pulih kembali secara inklusif serta menghargai hak-hak perempuan.

Bersama 2 ketua parlemen negara lain, Puan memimpin jalannya forum yang bertajuk ‘Achieving sustainable development requires more attention on human well-being and environmental preservation than on economic growth’.

Pada general debate pertama di WCSP itu, Puan menyatakan perlunya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan hijau sebagai pondasi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan upaya perlindungan lingkungan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakat, dan secara umum untuk mencapai seluruh tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam SDGs (Sustainable Development Goals).

“Pandemi telah memunculkan gagasan pentingnya lebih memperhatikan keterkaitan antara berbagai aspek yaitu people, prosperity, and planet. Selain itu, pandemi merupakan momentum untuk memperbaiki arah pembangunan ekonomi agar menjadi lebih hijau dan inklusif,” kata Puan.

Dengan demikian, menurutnya, dunia bisa lebih resilience (mampu bangkit dan pulih) serta siap menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi dan krisis lain di masa depan. Puan menyebut, diperlukan pertumbuhan ekonomi berkualitas di masa paska pandemi Covid-19, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi.

“Tapi juga memperhatikan pemerataan, menciptakan lapangan kerja, yang mengurangi ketimpangan, pembangunan berdimensi lingkungan, dan pembangunan yang rendah karbon,” ucap mantan Menko PMK itu.

“Kita tidak perlu mengkontradiksi antara pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan perlindungan lingkungan dan perubahan iklim,” tambahnya.

Dalam sesi ini, peserta menyampaikan pandangan pro dan kontra terkait tema perlunya perhatian yang lebih besar pada aspek kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup daripada pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Pada isu tersebut, Puan menyatakan kontra. Sebab menurutnya perlu ada keseimbangan dan integrasi antara aspek kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan hidup, dan pembangunan ekonomi sebab ketiga aspek itu sama-sama penting.

“Kita memerlukan pendekatan yang komprehensif antara ketiganya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” ujar Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu merinci mengapa dunia memerlukan pendekatan yang seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal tersebut lantaran pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan dan melakukan upaya perlindungan lingkungan.

Selain itu, disampaikan Puan, pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk melakukan meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan, serta mengembangkan energi terbarukan.

“Bagi negara maju, karena telah mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi, tentu dapat berpaling mengalihkan perhatian kepada upaya perlindungan lingkungan hidup. Namun bagi negara berkembang, tetap diharapkan untuk melakukan pembangunan berimbang antara bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup,” paparnya.

Puan mengatakan, negara berkembang memerlukan pertumbuhan ekonomi berkualitas karena masih harus mengentaskan kemiskinan, mengatasi ketimpangan ekonomi, serta memperbaiki akses pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, konsep ekonomi hijau dibutuhkan.

Puan pun yakin dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketiga aspek tersebut dapat dilakukan secara berkesinambungan.

“Kita dapat melakukan ketiganya secara bersamaan dengan kebijakan yang tepat dan  kepemimpinan speakers parlemen,” tutupnya.(*)