Tribun

Pemkot Tangerang Perlu Sosialisasikan ADM di MPP Kota Tangerang

sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa di MPP ini terdapat mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Editor: Content Writer
Pemkot Tangerang Perlu Sosialisasikan ADM di MPP Kota Tangerang
dok. DPR RI
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang ketika mencoba mesin ADM saat meninjau Mal Pelayanan Publik di Tangerang, Banten, Selasa (23/11/21). 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengimbau Pemerintah Kota Tangerang untuk menyosialisasi kepada masyarakat terkait fasilitas yang ada di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa di MPP ini terdapat mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Diketahui, mesin tersebut diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri, mulai dari KTP elektronik (e-KTP), kartu keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran maupun akta kematian, dan lainnya.

“Imbauan kita, supaya Pemkot Tangerang bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat fasilitas apa saja yang disiapkan oleh MPP. Misalnya pembuatan KTP, pembuatan SIM. Jadi sosialisasi dari Pemkot ini yang paling perlu dalam rangka untuk mendayagunakan fungsi dari MPP ini,” kata Junimart saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI meninjau Mal Pelayanan Publik di Tangerang, Banten, Selasa (23/11/21).

Politisi Partai PDI-Perjuangan ini menambahkan MPP Kota Tangerang masih milik Kementerian Hukum dan HAM, sehingga Pemkot Tangerang masih menunggu hibah dari pemerintah tentunya atas izin dari Kementerian Keuangan.

Ia juga berpesan agar segala urusan pelegalan aset-aset negara yang dijadikan MPP bisa secepat mungkin diselesaikan sehingga Pemerintahan Kota dan Kabupaten bisa melayani masyarakat dengan baik dan lancar. 

“Kita akan sampaikan juga kepada kementerian terkait supaya sesegera mungkin memenuhi segala hal-hal yang sifatnya legal, termasuk aset-aset negara yang akan difungsikan sebagai MPP, supaya masyarakat bisa terlayani secara baik. Dan pemerintahan kota dan kabupaten juga tidak menjadi terbeban dalam rangka untuk pelayanan publik ini,” pungkas Junimart.(*)

berita POPULER
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas