TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menilai kegiatan Parlemen Kampus yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPR RI bersama sivitas akademika di dalamnya memiliki peran penting dalam mendorong dan mengembangkan gagasan sekaligus mengawal setiap keputusan dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun parlemen.

“Parlemen Kampus ini sangat penting dan layak terus diperluas di berbagai kota. Saya juga alumni Parlemen Kampus, tapi parlemen jalanan. Sekarang jadi (anggota) parlemen beneran,” kata Gus Muhaimin saat menghadiri Parlemen Kampus di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Rabu (8/12/2021).

Menurut Gus Muhaimin, Parlemen Kampus bisa menjadi sarana meningkatkan konektivitas antara kampus dengan DPR dalam membaca, memutuskan dan mengembangkan cara pembangunan yang sesuai dengan tantangan dan keadaan masyarakat.

Ia menaruh harapan besar bagi setiap sivitas akademika untuk proaktif mengawal sekaligus menjadi penyangga setiap keputusan yang akan disahkan, baik oleh keputusan parlemen maupun pemerintah.

“Parlemen Kampus ini kita harapkan bisa menyangga keputusan kebijakan yang kadang-kadang memiliki keterbatasan, sekaligus menyangga kepentingan dari kebijakan dari berbagai isu, termasuk lingkungan yang sedang dibahas hari ini,” tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Gus Muhaimin menambahkan, mekanisme kontrol bukan hanya dari parlemen ataupun pemerintah, tetapi keterlibatan masyarakat terutama kampus yang menjadi sumber ilmu, pengetahuan dan sains.

Dia juga menyoroti minimnya sikap kritis kampus terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dia menilai perlu langkah evaluasi mengapa peran kampus dalam satu dekade terakhir mengalami perbedaan cukup signifikan dibanding era sebelumnya.

“Saya tidak tahu apakah perlu evaluasi dalam 10-15 tahun terakhir ini susah mencari kampus kritis. Hampir kampus negeri itu jarang yang kritis terhadap kebijakan, atau sikap kritis tidak muncul terhadap kebijakan,” tutur Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) tersebut.

Gus Muhaimin menyatakan, minimnya sikap kritis tersebut bisa berdampak pada keputusan dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjadi kontroversial dan memunculkan dugaan minim manfaat dan maslahat bagi masyarakat luas.

“Nah parlemen kampus atau sivitas akademika bisa menjadi bagian dari harapan untuk menjaga dan memastikan sebuah kebijakan betul-betul membawa manfaat bagi masyarakat, tentu dengan sikap kritis itu,” ungkapnya.

Turut hadir sebagai narasumber Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nurhamidah, Anggota Komisi X DPR RI Hasanuddin Wahid, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti, Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Suratna, Rektor UIN Malang Prof. Dr. Zainuddin, Manajer Pendidikan dan Jaringan WALHI Jatim Wahyu Eka Setyawan, dan Ketua SEMA UIN Malang Adib Fanani. (*)