TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Anis Byarwati mengapresiasi pencapaian atas penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia dari 19 persen pada 2002 menjadi 1,5 persen pada 2022. 

Hal itu dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Bank Dunia dalam laporan bertajuk “Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security”. 

“Kita mengapresiasi pencapaian pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Tetapi perlu dicatat bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia masih menggunakan asumsi purchasing power parity (PPP) sebesar 1,9 dolar Amerika Serikat (AS) per kapita per hari,” ungkap Anis dalam keterangan persnya, Jumat (19/5/2022). 

“Sedangkan saat ini Bank Dunia sudah menggunakan asumsi PPP sebesar 2,15 dolar AS per kapita per hari dan jika menggunakan asumsi terbaru tentu angka kemiskinan ekstrem kita bertambah,” tambah Anis. 

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu berharap pemerintah lebih responsif dan menyiapkan program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan fokus dan tepat sasaran. 

Menurutnya, fokusnya tetap mencakup rumah tangga yang secara ekonomi tidak aman dan rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Sebab, Bank Dunia telah menaikkan ketentuan batas untuk kelas penghasilan menengah ke bawah (lower middle-income class) dari 3,20 dolar AS menjadi 3,65 dolar AS per orang per hari. 

“Sekiranya batas kelas penghasilan menengah bawah dinaikkan seperti saran Bank Dunia dari 3,2 dolar AS menjadi 3,65 dolar AS per kapita per hari. Dengan begitu akan terlihat penduduk sangat rentan secara ekonomi. Apabila terjadi guncangan seperti pandemi atau kondisi ekonomi lainnya, maka mereka dengan cepat jatuh dibawah garis kemiskinan,” ucapnya. 

Politisi dari Fraksi PKS tersebut juga mengingatkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 telah ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7 persen hingga 6,5 persen atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024. 

Melihat pencapaian yang ada, Anis menilai bahwa program pengentasan kemiskinan pemerintah selama ini masih belum efektif dan belum tepat sasaran.

"Per September 2022, BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 26,36 juta atau 9,57 persen, artinya masih jauh dari target 7 persen. Bahkan angka kemiskinan di 14 provinsi masih berada di atas rata-rata nasional. Saya mengingatkan, di lapangan program-program pengentasan kemiskinan banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan data yg digunakan banyak yang kurang tepat sasaran. Sementara disisi lain kita ketahui bahwa target Pemerintah sangat ambisius," tutupnya.