TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti rasio elektrifikasi yang sampai saat ini masih 99.99 persen. 

Menurutnya, PLN selalu berdalih bahwa tahun 2024 akan menjadi 100 persen, tetapi berdasarkan realita yang ada dari tahun ke tahun tidak pernah mencapai 100 persen.

"Masalah ini akan kita amati dari pengalaman tahun ke tahun, karena janjinya begitu terus hingga mencapai 100 persen. Tapi, apa aksinya? Ternyata ini ada permasalahan yang dimulai dari jaringan transmisi, kesiapan titik-titik, dan kemampuan bayar masyarakat yang belum match," ungkap Mulyanto, di Bandung, Kamis (25/5/2023). 

Oleh karena itu, Mulyanto mendorong agar seluruh stakeholder terkait utamanya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Komisi VII DPR RI dapat menyiapkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) agar dapat mendorong atau memenuhi listrik desa.

"Sementara dari komisi VII DPR RI akan mendorong ke Kementerian ESDM RI untuk program pemasangan baru listrik, ini yang bisa langsung memenuhi jumlah listrik yang belum menyala," ujarnya. 

Hal lainnya yang menjadi sorotan Mulyanto adalah tingkat elektrifikasi yang dibagi dua antara kontribusi PLN sebesar 97 persen dengan sisanya 1,8 persen yang merupakan kontribusi dari non PLN. 

“Melihat hal itu, kami mendorong agar data dari 1,8 persen yang merupakan kontribusi non PLN dapat ditelusuri data terbarunya secara konkret, mana yang masih menyala dan mana yang sudah mati,” jelasnya. 

Sementara terkait dengan pembangunan listrik di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Mulyanto berharap agar PT PLN (Persero) dapat mengedepankan asas kenegaraan, dimana untuk mencapai tujuan negara agar masyarakat dapat merasakan listrik betul-betul segera terwujud, tentunya dengan mekanisme subsidi, kompensasi dan sebagainya.

"Solusi filosofis kita bernegara itu adalah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan negara. Jadi masyarakat yang merdeka adil bersatu dan lain sebagainya itu fungsi negara, karenanya ketika pada wilayah-wilayah seperti ini negara harus hadir. Maka mekanisme yang kita punyai instrumennya adalah subsidi, kompensasi, dan sebagainya, negara harus hadir menanggung itu, tidak kita berkata bahwa hanya orang kota yang boleh menikmati listrik," katanya. 

Sehingga Mulyanto menginginkan agar BUMN Energi dapat hadir utuh di masyarakat, dan tidak mengedepankan profit, melainkan dukungan terhadap proyek-proyek strategis negara.

"Disitulah bagiannya kenapa kita mengatakan masih BUMN itu adalah negara, BUMN itu berbeda dari badan usaha pada umumnya, not for profit tapi yes for profit tapi juga menjalankan proyek-proyek yang strategis itulah BUMN," tutupnya.

Sebagai informasi, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat memiliki pelanggan sebesar 16,48 juta (19,13 persen), dengan daya tersambung sebesar 30.600 MVA (18,80 persen), dan beban puncak tertinggi 8.172 MW, dengan pendapatan Rp. 20,77 T (20,23 persen).

Memiliki unit pelaksana 17 UP3, 1 UP2D, dab 1 UP2K, dengan gardu induk sebanyak 106 buah, dan Trafo Gardu Induk 304 buah.