TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, Tim Pengawasan (Timwas) Haji DPR RI perlu untuk menerapkan sistem pengawasan matrikulasi. 

Menurutnya, dengan sistem pengawasan matrikulasi, Timwas Haji DPR RI akan melibatkan anggota DPR dari lintas komisi. 

Adapun pengawasan tersebut meliputi layanan transportasi haji, penginapan para jamaah haji, konsumsi bagi para jamaah haji, dan jaminan kesehatannya. 

“Hari ini kita mempersiapkan sistem dan cara kerja pemberangkatan ibadah haji seperti tahun-tahun lalu. Tapi, tahun ini lebih spesial, karena kita menggunakan sistem matrikulasi pengawasan dengan pengawasan konstruksi, akomodasi penginapan, hingga pelayanan kesehatan,” ungkap Abdul Muhaimin dalam keterangan persnya, Jumat (16/6/2023). 

Hal itu diungkapkan oleh pria yang akrab disapa Gus Imin ini saat memimpin rapat Timwas Haji DPR RI, di Ruang Rapat Pansus, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat. 

Untuk diketahui, Timwas Haji DPR RI memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan sesuai dengan bidang di komisi terkait. Misalnya, Komisi VIII yang secara jelas bertanggung jawab atas haji, Komisi VI yang bertanggung jawab di bidang akomodasi transportasi, Komisi IX di bidang kesehatan, dan komisi lainnya yang berkepentingan melakukan pengawasan. 

Maka itu, Gus Imin menjelaskan, untuk pemberangkatan haji tahun 2023 ini akan diikuti oleh 40 orang dari lintas komisi dari berbagai komisi yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. 

“Adapun berbagai komisi itu, seperti BUMN, transportasi, dan Komisi VIII yang merupakan partner dari Kementerian Agama (Kemenag). Jadi, (pemberangkatan haji) ini dipenuhi lintas komisi,” ujar Gus Imin. 

Tak hanya itu, Gus Imin pun turut mengklarifikasi perihal pemberitaan media tentang permintaan jatah 80 kursi kelas bisnis Garuda Indonesia untuk anggota DPR RI yang berangkat haji ke Tanah Suci. 

Ia menyampaikan, Timwas Haji DPR RI bukan berjumlah 80, melainkan yang benar adalah berjumlah 40 pengawas. 

“Itu salah pemuatan media dan sudah saya cek ke teman-teman. Jadi, (anggota DPR) tidak semua bisa menggunakan Garuda Indonesia, karena sudah penuh dan pada akhirnya akan disebar ke berbagai maskapai,” ucapnya. 

Ia pun menambahkan, para pengawas memang ada yang menggunakan maskapai Garuda, tetapi hanya sedikit. Sisanya, pengawas memilih menggunakan maskapai penerbangan yang tersedia. 

“Ada yang naik Garuda, tetapi hanya sedikit, dan sisanya menggunakan maskapai lain yang memungkinkan. Jadi, pesanan lewat Garuda itu tidak benar karena memang penuh. Kenyataannya kita tidak lewat Garuda, hanya sebagian saja,” tutupnya.