TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menilai bahwa diperlukan kerja keras dan evaluasi untuk mencapai target menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Menurutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, angka prevalensi stunting sebaiknya turun sebesar 3,5 persen setiap tahunnya.

Kurniasih menyoroti bertambahnya anggaran penanganan stunting yang dibebankan ke 17 kementerian/lembaga dan juga oleh pemerintah daerah. Ia menilai penambahan anggaran tersebut ternyata tidak ekuivalen dengan capaian penurunan stunting tahun 2022-2023. Padahal, tegasnya, pandemi Covid-19 juga sudah bisa dilewati dan fokus program penurunan stunting bisa dikebut.

"(Target) penurunan stunting ternyata tidak dibarengi dengan keseriusan pencegahan stunting sejak dini. Artinya angka penurunan tidak dibarengi dengan pencegahan, sehingga angka kenaikannya juga tinggi," ungkap Kurniasih dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (9/5/2024).

Pada tahun 2022, sejumlah dana sebesar Rp44,8 triliun telah dialokasikan, termasuk alokasi untuk 17 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang disalurkan melalui DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Sementara itu, alokasi anggaran untuk penanggulangan stunting pada tahun 2023 mencapai Rp46,56 triliun untuk kementerian/lembaga, DAK Fisik, dan DAK Nonfisik.

"Maka perlu dievaluasi karena program penurunan stunting ini melibatkan banyak kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah. Sehingga (penurunan stunting) ini kerja besar kita bersama termasuk bersama kita di DPR," ujar Politisi Fraksi PKS dari Dapil DKI Jakarta II ini.

Baca juga: DPR RI Minta Jepang Bantu Petani Muda Indonesia untuk Belajar Metode Smart Farming

Kurniasih menambahkan saat ini Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin masih efektif berjalan hingga Oktober 2024. Sementara target prevalensi stunting 14 persen belum tercapai. Ia berharap di sisa waktu ini ada keseriusan lebih untuk menggenjot penurunan angka stunting secara nasional.

"Kita percaya untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas harus dimulai dari bebasnya anak-anak dari stunting. Harapannya program ini bisa dievaluasi dengan semangat yang sama di pemerintahan selanjutnya, yakni menurunkan angka stunting anak-anak Indonesia serendah mungkin agar kita bisa berdaya saing dari sisi kualitas SDM," terangnya.

Seperti yang diketahui, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mencatat bahwa prevalensi stunting turun hanya sebesar 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023. Menurut Menkes Budi, salah satu alasan penurunan stunting yang minim adalah belum ditemukannya model implementasi yang sesuai untuk program-program yang telah dilaksanakan. (*)

Baca juga: Bertemu Parlemen Jepang, DPR RI Bahas Peningkatan Kerja Sama di Bidang SDM, Teknologi dan Budaya