DPR RI Kawal Irigasi NTB, Dorong Panen Lebih dari Sekali Setahun

TRIBUNNEWS.COM - Penyerahan bantuan irigasi persawahan di Desa Penujak, Praya Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat, menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menegaskan keberpihakan negara kepada petani.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sari Yuliati mengatakan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi bukan sekedar proyek fisik, melainkan investasi strategis yang menyentuh langsung urat nadi perekonomian rakyat.

Menurutnya, alokasi dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk sektor pertanian harus dipastikan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas petani.

“Bantuan irigasi ini bukan hanya soal mengalirkan air ke sawah, tetapi tentang memastikan petani tidak lagi bergantung pada musim serta mampu meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan,” ujar dari dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Senin (4/5/2026). 

Legislator Dapil Nusa Tenggara Barat II tersebut menekankan, selama ini persoalan klasik seperti distribusi air yang tidak merata, infrastruktur irigasi yang rusak, hingga minimnya perawatan menjadi hambatan serius bagi petani.

Baca juga: Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati: Sanimas Dorong Masyarakat Hidup Bersih

Oleh karena itu, DPR RI akan terus mengawal penggunaan anggaran negara agar tidak berhenti pada seremoni, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sari juga mengingatkan bahwa program yang bersumber dari APBN harus diiringi dengan pengawasan ketat serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa itu, potensi kebocoran anggaran dan proyek mangkrak akan terus menghantui pembangunan sektor pertanian.

“Negara sudah hadir melalui APBN. Sekarang yang dibutuhkan adalah komitmen bersama, baik pemerintah daerah, kelompok tani, maupun masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan secara optimal,” kata Sari.

Sari berharap, bantuan irigasi ini mampu mendorong peningkatan indeks pertanaman di wilayah Praya Barat sehingga petani tidak hanya panen sekali atau dua kali dalam setahun, tetapi bisa lebih produktif.

Dengan demikian kesejahteraan petani dapat meningkat dan ketahanan pangan daerah semakin kuat.

Baca juga: Komisi I DPR Pantau Diplomasi Pembebasan WNI, Pastikan Keselamatan Sandera Prioritas Utama

Penyerahan bantuan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi dari seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan rakyat terutama mereka yang selama ini berada di garis depan produksi pangan nasional.