DKPP Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik KPU Barito Utara, Paslon Nomor 2 Persoalkan PSU Tak Digelar
DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik KPU Barito Utara, Kamis (30/1/2025).
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Wahyu Gilang Putranto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, di kantor DKPP, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Dalam perkara nomor 30-PKE-DKPP/I/2025 ini yang menjadi pihak teradu adalah Ketua KPU Barito Utara Siska Dewi Lestari, bersama anggota, Herman Rasidi, Lutfia Rahman, Paizal Rahman, dan Roya Izmi Fitrianti.
Komisioner KPU Kabupaten Barito Utara itu diadukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara nomor urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah - Sastra Jaya, melalui kuasa hukumnya Andi Muhammad Asrun.
Dalam sidang pemeriksaan perkara di DKPP, Asrun mempersoalkan keputusan KPU yang tidak melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Padahal, Bawaslu sudah merekomendasikan untuk melakukan PSU di TPS 04 Malem Waken dan TPS 01 Kampung Melayu.
"Rekomendasi Bawaslu Kabupaten tidak dilaksanakan oleh KPU. Padahal, tidak ada kewenangan untuk menolak, karena wajib hukumnya. Malah KPU ini, dia berdalih, dia membuat kajian hukum dalam rangka mengalahkan rekomendasi Bawaslu itu kesalahannya," kata Asrun saat ditemui di kantor DKPP, Jakarta, Kamis sore.
Dalam proses persidangan ini, Asrun menyatakan terdapat dugaan pelanggaran pemungutan suara. Ia menyebut KPU Kabupaten Barito Utara melakukan pelanggaran etik lantaran tidak mematuhi keputusan Bawaslu.
"Pihak KPU mengelak dengan membuat kajian, ya dasarnya apa? Karena ada surat edaran ketua KPU yang mengatakan, sehingga dibuat kajian, bukan melaksanakan itu."
"Padahal tidak seperti itu aturan KPU, kajian itu bukan untuk mengelakkan rekomendasi, tapi harus dilaksanakan. Kesalahannya di situ jadi kita adukan. Ini kan pelanggaran hukum dan termasuk pelanggaran etik," tegas Asrun.
Ia menyesalkan, terdapat penambahan suara tanpa identitas.
Baca juga: Sherina Munaf dan Baskara Mahendra Kompak Tak Hadiri Sidang Cerai Perdana, Kuasa Hukum Irit Bicara
Bahkan, dalam persidangan DKPP terungkap bahwa terdapat pemilih yang tidak membawa kartu tanda penduduk (KTP) saat melakukan pencoblosan, pada 14 Februari 2024.
Atas pembiaran ini, komisioner KPU Barito Utara terancam disanksi pemberhentian jika DKPP menilai terjadi pelanggaran Pemilu di wilayah tersebut.
"Jadi orang datang, kemudian asumsi ketua KPPS dia kenal orang itu, ya kan enggak bisa bilang kenal. Kemudian ada surat lagi menyatakan satu surat lagi bahwa itu adalah warga kita, ya kan itu enggak benar," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.