TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memperketat pengawasan di seluruh daerah pelaksana jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 22 Maret mendatang.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparan, dan bebas dari pelanggaran.

"Pengawas pemilu di tingkat daerah telah diperintahkan untuk meningkatkan koordinasi dengan KPU, aparat keamanan, dan stakeholder terkait," ujar Anggota Bawaslu RI, Puadi saat dikonfirmasi, Selasa (18/3/2025).

"Guna mencegah potensi pelanggaran, seperti politik uang, mobilisasi pemilih ilegal, atau ketidaknetralan penyelenggara," ia menambahkan.

Selain memperkuat pengamanan, Bawaslu juga mengeluarkan imbauan kepada seluruh pasangan calon, tim sukses, dan partai politik untuk mematuhi seluruh aturan yang berlaku. 

Bawaslu menegaskan agar tidak ada pihak yang melakukan pelanggaran yang dapat mencederai integritas PSU.

Masyarakat pun diajak untuk ikut aktif dalam mengawasi jalannya PSU. 

Bawaslu mengimbau warga menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, menjaga ketertiban, dan melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran.

"Semua upaya ini bertujuan agar PSU berjalan dengan lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar terpilih secara demokratis," pungkas Puadi. 

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk PSU Pilkada 2024 telah dibentuk dan siap bertugas.

PSU tahap pertama ini akan berlangsung pada Sabtu, 22 Maret 2025.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menjelaskan PSU tahap pertama akan diselenggarakan di beberapa daerah.

"Untuk yang PSU, yang pertama ini tanggal 22 (Maret) besok itu di Siak, di Bangka Barat, kemudian di Barito Utara, sama di Magetan itu (petugas KPPS) sudah siap semua," ujar Afif, Senin (17/3/2025).