TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan partisipasi perempuan pada Pilkada Serentak 2024 mengalami kenaikan dibandingkan pilkada sebelumnya.

Berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 309 perempuan atau sekitar 19,92 persen dari total peserta menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah.

Persentase itu lebih tinggi dibandingkan Pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020. Pada Pilkada 2015 misalnya, partisipasi perempuan hanya mencapai 7,47 persen atau 124 orang. Sementara di Pilkada 2020 hanya sebesar 11 persen atau 161 perempuan yang menjadi peserta.

Baca juga: Evaluasi Pilkada Jadi Bahan Masukan KPU untuk Revisi UU Pemilu dan Pilkada

“Kita bicara calonnya, belum terpilih. Ini bicara calon. Tapi kalau dilihat dari sebelumnya kan calonnya lebih sedikit, mungkin karena (2024) pilkadanya juga serentak,” katanya saat menjadi pembicara pada Seminar Refleksi dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan di Tahun Politik di Universitas Atma Jaya Jakarta, Senin (17/3/2025).

Bima menyebut, dari 309 calon perempuan tersebut, sebanyak 109 berhasil memenangkan pertarungan pilkada. Terdiri dari 2 gubernur, 5 wakil gubernur, 9 wali kota, 15 wakil wali kota, 34 bupati, dan 44 wakil bupati. Ia juga menyebutkan sejumlah nama baru perempuan yang berhasil menjadi pemimpin di daerah.

Selain menyoroti keberhasilan, Bima juga menjelaskan tantangan yang dihadapi perempuan di ranah politik. Salah satunya adalah terbatasnya ruang di internal partai politik bagi kader perempuan untuk tampil.

“Kaderisasi di internal partai politik itu menentukan eksistensi kader perempuan,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan, jaringan perempuan yang dibangun pascareformasi masih belum cukup kuat untuk menyukseskan kandidat perempuan.

Di sisi lain, Bima menekankan pentingnya memperhatikan kualitas keterwakilan perempuan secara substantif, tidak hanya soal jumlah. Menurutnya, narasi yang dibangun oleh para kader perempuan pemenang kontestasi harus mengangkat isu yang luas.

“Kalau kita lihat cukup banyak sebetulnya perempuan-perempuan yang bisa mengartikulasikan isu-isu yang bukan (hanya) isu perempuan,” jelasnya.

Baca juga: 2 Provinsi Tak Punya Cukup Dana PSU Pilkada, KPU Yakin Dibantu Kemendagri

Ia juga menyebut, forum diskusi ini menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, baik dalam konteks edukasi maupun regulasi.

“Karena kita percaya semakin inklusif proses ini, maka semakin baik kualitasnya,” imbuh dia.