TRIBUNNEWS.COM - Kepastian keberangkatan Jamaah Haji Indonesia, akan diumumkan pada satu hingga dua hari ke depan.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Saat ini, Kementrian Agama mengusahan agar Indonesia mendapatkan satu dari empat vaksin yang disebut menjadi syarat diperbolehkannya jemaah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi masuk ke Arab Saudi.

Adapun empat vaksin yang disebut-sebut menjadi syarat diperbolehkannya jemaah haji luar negeri masuk ke Saudi yakni AstraZeneca, Pfizer, Johnson and Johnson dan Moderna.

Sementara ini, vaksin Johnson and Johnson sudah berhasil didapatkan oleh pemerintah.

Baca juga: Sinovac Tak Penuhi Syarat Arab Saudi, Pemerintah Usahakan Vaksin Johnson & Johnson untuk Jemaah Haji

Baca juga: Kemenag dan Kemenkes Upayakan Dapat Vaksin Johnson & Johnson untuk Jemaah Haji Indonesia

Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (31/5/2021).

"Kalau soal keputusan apakah Indonesia akan memberangkatkan Haji atau tidak, kita tunggu satu, dua hari ini akan ada keputusan," kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Yaqut kembali menegaskan, bahwa hingga saat ini otoritas Arab Saudi belum memastikan penyelenggaraan ibadah Haji 2021.

Demikian juga dengan kuota jemaah Haji yang belakangan beredar hanya sebanyak 60 ribu dari seluruh penjuru dunia.

"Kuota dari mana, tidak ada satu pun di dunia ini yang memiliki misi Haji yang sekarang sudah dapat kuota. Karena kuota Haji tergantung pada pemerintah Saudi dan pemerintah Saudi belum mengumumkan itu," ucap Yaqut.

Lebih lanjut, Yaqut mengungkapkan pihaknya bakal melapor perkembangan terkait ibadah Haji ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di sisi lain, pihaknya juga mempersiapkan mitigasi pelaksanaan ibadah Haji.

"Saya akan lapor ke presiden, menyampaikan situasinya seperti apa, para jemaah ekspektasinya apa, pemerintah Saudi seperti apa, harapan kawan-kawan di DPR RI ini seperti apa, kan harus disampaikan semua," pungkasnya.

Terkait masalah vaksin, Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum memasukkan vaksin Sinovac sebagai daftar vaksin yang 'diakui' untuk calon jemaah haji.

Vaksin yang disetujui sebagai persyaratan calon haji dan umrah adalah yang sudah mendapat EUL (emergency use listing) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sementara, vaksin Sinovac masih belum masuk daftar tersebut.

Pemerintah Indonesia berhasil mendapatkan vaksin Johnson and Johnson yang masuk daftar vaksin yang diperbolehkan oleh otoritas Saudi.

"Kami sudah mengusahakan untuk bisa mendapatkan salah satu dari empat vaksin yang disyaratkan, kita dapat Johnson and Johnson," kata Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR dikutip dari Kompas.com.

Adapun empat vaksin yang disebut-sebut menjadi syarat diperbolehkannya jemaah haji luar negeri masuk ke Saudi yakni AstraZeneca, Pfizer, Johnson and Johnson dan Moderna.

"Kalau dilihat tiga vaksin yang lain ini agak sulit, secara teknis kita gunakan untuk jemaah haji Johnson and Johnson," ujarnya.

Merujuk penjelasan Direktur Utama Biofarma, Honesti Basyir, vaksin Sinovac yang merupakan vaksin terbanyak yang digunakan di Indonesia, saat ini masih dalam proses mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use listing (EUL) dari WHO.

Sesuai janji WHO, izin penggunaan darurat paling lambat akan didapatkan pada pekan kedua Juni 2021, sehingga masih cukup waktu agar jemaah haji Indonesia diperbolehkan berangkat ke tanah suci tahun ini.

(Tribunnews.com/Gigih/Malvyandie Haryadi/Chaerul Umam)

Berita terkait Ibadah Haji 2021 lainnya