TRIBUNNEWS.COM, MAKKAH -- Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Arsad Hidayat, memastikan,pemerintah setelah melakukan kajian secara mendalam.

Hasilnya tidak mungkin memfasilitasi pelaksanaan ibadah tarwiyah.

"Karena kita punya pengalaman, memberangkatkan jamaah haji sebanyak 221.000, pemberangkatan dari hotel ke Arafah butuh waktu dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam.

Baca juga: Jelang Puncak Haji, Jemaah Harus Perhatikan Hal Ini saat Berihram

Dan itu hanya untuk mobilisasi jamaah dari Makkah ke Arafah," Arsad menjelaskan, Selasa (20/6/2023) malam.

Tidak bisa membayangkan, katanya lagi jika harus mobilisasi jamaah haji ke dua tempat. Mengantarkan jamaah haji ke Mina untuk tarwiyah.

Kemudian,setelah dari Mina jam 7 pagi tanggal 9 Dzulhijjah harus memobilisasi jamaah haji ke Arafah.

Siapapun yang berasal dari kelompok atau individu yang akan melakukan ibadah Tarwiyah, maka Kementerian Agama akan meminta surat pernyataan.

Komitmen untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena pelaksanaan ibadah haji, medannya cukup berat.

"Walau demikian kita tetap yang namanya pemerintah tetep mengambil peran.

Baca juga: 1.575 Jemaah Haji dari Maktab 66 Akan Laksanakan Ibadah Tarwiyah

Ada beberapa tim kita yang kita diutus untuk melakukan monitoring. Semoga tidak terjadi segala sesuatu," ujar Arsad.

Arsad menjelaskan dari hasil pendataan melalui google form, hingga 19 Juni 2023, 4.907 jamaah haji yang sudah menyatakan diri untuk ikut Tarwiyah.

Angka pastinya masih sangat dinamis, hingga 7 Dzulhijjah nanti.

"Arab Saudi tidak melarang satu kelompok yang melaksanakan Tarwiyah atau langsung ke Arafah," Arsyad menegaskan.