Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Silmy Karim, mengajukan penambahan layanan keimigrasian fast track untuk embarkasi haji di Solo dan Surabaya.

Hal ini menjadi pembahasan utama pertemuan Silmy Karim dengan Direktur Jenderal Imigrasi Arab Saudi, Sulaiman bin Abdul Aziz di gedung Direktorat Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi di Riyadh, Arab Saudi.

“Saya sangat mengapresiasi, berterima kasih dan mendukung sepenuhnya (kemudahan keimigrasian bagi jemaah calon haji)," tutur Silmy melalui keterangan tertulis, Selasa (27/2/2024).

Pada penyelenggaraan haji 2023, Pemerintah Arab Saudi telah memberlakukan layanan pemeriksaan pra kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta melalui Makkah Route Initiatives (MRI).

Skema ini diperuntukkan bagi jemaah haji dari sejumlah negara, salah satunya Indonesia.

MRI memungkinkan jamaah haji untuk memenuhi semua persyaratan visa di bandara keberangkatan mereka, sehingga menghemat waktu berjam-jam menunggu setibanya di Arab Saudi.

Selain itu, pemeriksaan keimigrasian oleh imigrasi Arab Saudi dilakukan sebelum keberangkatan, sehingga jemaah tanpa melewati tahapan imigrasi di Bandara tujuan.

Dalam kesempatan tersebut, Silmy menawarkan agar layanan tersebut dapat diperluas tidak hanya di Bandara kota Solo dan Surabaya, melainkan juga di bandara-bandara lain.

Silmy juga membuka pembicaraan mengenai kemungkinan skema tersebut diterapkan secara resiprokal di mana petugas imigrasi Indonesia melakukan pemeriksaan keimigrasian pra kepulangan, pada bandara di Arab Saudi, sebelum para jemaah haji kembali ke Indonesia.

"Kami usulkan agar skema tersebut bisa berlaku secara resiprokal. Secara resmi nanti kami akan bersurat. Hal ini menjadi perhatian kami, bagaimana caranya agar para tamu Allah ini bisa kita mudahkan saat berangkat dan pulang," jelas Silmy.

Sementara itu, Dirjen Imigrasi Arab Saudi menyambut baik usulan tersebut dan mengutarakan harapannya.

Baca juga: Jelang Penyelenggaraan Haji 2024, Kementerian Agama Matangkan Layanan Haji Ramah Lansia

"Kami berharap bisa menyelesaikan permasalahan WNI lainnya, seperti visa, izin tinggal, dan daftar blacklist, tetapi kami juga berkomitmen untuk memudahkan proses pelayanan bagi jemaah haji dan umroh asal Indonesia,” tutur Sulaiman.

Pertemuan dengan Direktur Jenderal Imigrasi Arab Saudi diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya perlindungan terhadap WNI, khususnya di Arab Saudi.