TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah bersama DPR RI segera menyelesaikan pembahasan ongkos haji. 

Pasalnya, Presiden Prabowo menyatakan akan berupaya menurunkan ongkos haji.

Bahkan, Prabowo telah meminta pihak Kementerian Agama mencari cara untuk menekan ongkos haji.

"Setiap tahun, Panja Haji selalu berkutat pada masalah ongkos dan pelayanan. Prinsip dasarnya, DPR menginginkan agar ongkos tidak memberatkan jemaah, tetapi pelayanan yang diterima adalah yang paling maksimal. Laporan penyelenggaraan haji tahun sebelumnya pun dilihat dari realisasi janji pelayanan haji yang disepakati,” kata Saleh dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Saleh pun mengungkapkan, jika pihaknya ikut dalam rombongan pengawas haji dan Pansus haji. 

Dia pun mengaku melihat bahwa kualitas pelayanan haji bagi jemaah Indonesia masih jauh di bawah standar. 

Baca juga: Jemaah Haji Lunas Tunda Tahun 2020, Tak Perlu Lunasi Ongkos Haji

“Bahkan akan semakin terasa jika kita membandingkannya dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Ketua Komisi VII DPR RI ini menambahkan, bahwa tantangan ke depan pasti akan semakin sulit.

Sebab, Presiden Prabowo menginginkan dua hal sekaligus.

Yakni, ongkos haji diturunkan, kualitas pelayanan ditingkatkan.

Baca juga: Keberatan Ongkos Haji Naik, Fraksi PKB: Itu akan Sangat Beratkan Calon Jemaah

"Ini pasti tidak mudah. Bisa menjadi batu ujian buat Menteri Agama dan jajarannya. Harus hati-hati lho. Belum apa-apa, saya dengar sudah ada beda pandangan di internal Kemenag. Ini pasti akan diamati dan dicermati teman-teman Panja,” ungkap dia.

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga sudah menyampaikan keterbatasan dana yang dimiliki. 

Dalam rapat di DPR, BPKH mengatakan bahwa nilai manfaat yang paling mungkin diambil adalah Rp 11,5 triliun.

Hal itu artinya kurang lebih Rp 1 triliun dari yang diminta DPR.

"Ongkos haji ini akan semakin kompleks karena terkait dengan banyak aspek lain. Termasuk nilai tukar rupiah, ongkos pesawat, harga avtur, biaya-biaya dan kebutuhan teknis di Saudi, administrasi dan kebutuhan sebelum keberangkatan, dan unsur-unsur lain yang kadang tidak masuk dalam anggaran tak terduga,” jelasnya.