TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengunjungi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Asrama Haji Surabaya untuk mendiskusikan persiapan pelaksanaan haji 2025.

Kunjungan ini bertujuan menggali masukan dari berbagai pihak guna mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih efisien dan inklusif.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis, termasuk efisiensi biaya haji, rencana pemotongan Dam (Denda) di dalam negeri, dan kontribusi haji terhadap perekonomian nasional.

Baca juga: Tok! Biaya Haji 2025 Turun, Jadi Rp89,4 juta Per Jemaah

Dahnil berharap keterlibatan aktif Muhammadiyah dan NU dalam memberikan masukan dan fatwa untuk mendukung kebijakan ini.

“Kami ingin penyelenggaraan haji bukan hanya sukses secara spiritual, tetapi juga mendukung sektor ekonomi, seperti UMKM dan pertanian Indonesia,” ujar Dahnil melalui keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

Menurut Dahnil, semangat kebangsaan juga ditekankan, mengacu pada peran para tokoh pendahulu seperti KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari.

"Keduanya menjadikan haji sebagai momentum kebangkitan nasional," kata Dahnil.

Melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, Dahnil optimis pelaksanaan haji 2025 akan semakin transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat dan bangsa.