Kepala BP Haji Hadiri Pameran Haji di Arab Saudi, Pilih Penyelenggara Pelayanan Terbaik untuk Jemaah
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf ke Arab Saudi untuk memastikan pelayanan haji terbaik tahun ini.
Penulis: Anita K Wardhani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf bertolak ke Arab Saudi Sabtu (11/01/2025) petang.
Kepergian Kepala BP Haji ini untuk mengawal dan memastikan kerja sama pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M.
Baca juga: Bahas Efisiensi Biaya Haji Hingga Dam, BP Haji Sambangi Muhammadiyah dan NU
Semangat ini sesuai dengan harapan Presiden Prabowo dan masyarakat Indonesia tentang peningkatan kualitas layanan ibadah haji tahun 2025.
Gus Irfan panggilan akrabnya dijadwalkan akan memenuhi beberapa undangan terkait persiapan haji dengan melaksanakan pertemuan bersama Menteri Urusan Haji Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah untuk finalisasi kerja sama penyelenggaraan haji.
"Selain memenuhi undangan Menteri Haji Arab Saudi, bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar kami juga akan memastikan persiapan penyelengaraan ibadah haji 1446H/2025M. Ini sesuai dengan arahan dan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa kualitas haji tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya, " kata Gus Irfan dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews.com.
Baca juga: Kemenag Terakhir Tangani Haji 2025, BP Haji Siapkan Diri Selenggarakan Ibadah Haji 2026
Cucu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asya'ri ini juga mengatakan
"Kami juga akan menghadiri pameran haji yang menyuguhkan ragam layanan dalam penyelenggaraan haji tahun 2025 di Arab Saudi," sambung Gus Irfan.
Dikatakan Gus Irfan Pameran Haji 2025 di Arab Saudi menjadi momen strategis bagi pemerintah Indonesia dalam memilih dan menentukan penyedia layanan haji yang sesuai dengan kualitas yang akan dipilih nanti.
"Dalam penyelengaraan ibadah haji tahun ini semua pihak dilibatkan agar penyelenggaraan haji berjalan dengan kualitas yang baik dan bersih. Seperti melibatkan KPK,Kejaksaan, DPR dan pihak kompeten lainnya," tandas Gus Irfan.
"Komisi VIII DPR RI juga akan ikut serta dalam peninjauan sejumlah fasilitas dan layanan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Madinah dan Makkah," tutup Gus Irfan.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.