TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menyoroti mengenai penggabungan mahram haji 2025.

Menurut Iskandar, 68 calon jemaah haji dari Kabupaten Cirebon dan Indramayu terdampak akibat penggabungan tersebut.

Setelah menjalani seluruh prosedur sesuai arahan, namun akhirnya ditinggalkan oleh sistem.

"Kasus di Cirebon dan Indramayu bukanlah kejadian terisolasi. Ini adalah potret dari pola sistemik yang lebih luas, yang juga terjadi di wilayah lain di Jawa Barat, dan bahkan Indonesia secara umum," kata Iskandar Sitorus, Kamis (1/5/2025).

Menurut Iskandar, 30 jemaah dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sudah menyiapkan dokumen, tes kesehatan dan pemotretan.

Namun, hanya satu nama yang berhasil diinput ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

IAW menegaskan tidak ada alasan moral atau administrasi yang dapat membenarkan 68 calon jemaah ini harus menanggung konsekuensi dari kelalaian ASN.

Untuk itu, IAW meminta agar dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap seluruh proses penggabungan mahram di wilayah Jawa Barat, terutama Cirebon dan Indramayu.

IAW juga meminta agar dibentuk Tim Verifikasi Independen untuk meninjau data dan nama-nama jemaah yang berpotensi disingkirkan tanpa dasar hukum.

Baca juga: Maskapai Penerbangan yang Ditugaskan Angkut Jemaah Haji Indonesia Harus Diawasi Ketat

IAW juga meminta agar ada perbaikan sistem Siskohat dan regulasi penggabungan mahram, agar tak lagi ada jemaah yang jadi korban diam-diam.