Ringkasan Berita:

• Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf
• Rapat membahas Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/ 2026 M, dan isu-isu aktual menyangkut penyelenggaraan haji
• Irfan mengonfirmasi rapat pada hari ini membahas persiapan ibadah haji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/12/2025).

Adapun saat ini DPR sedang menjalani masa reses.

Baca juga: Hasil Seleksi Petugas Haji 2026 Tingkat Pusat Diumumkan, Ini Nama yang Lolos ke Tahap Berikutnya

Berdasarkan agenda yang diterima, rapat membahas Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/ 2026 M, dan isu-isu aktual menyangkut penyelenggaraan haji.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, Irfan tiba sekira pukul 13.07 WIB.

Baca juga: GP Ansor Ungkap 5 Manfaat Strategis Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah

Kepada awak media, Irfan mengonfirmasi rapat pada hari ini membahas persiapan ibadah haji.

"Perkembangan persiapan haji," kata Irfan kepada sebelum rapat.

Saat ditanya perihal urgensi rapat di masa reses, Irfan kembali menyebut bahwa rapat membahas persiapan ibadah haji.

"Enggak ada, diskusi tentang perkembangan persiapan (ibadah haji)," ujarnya.

Lebih lanjut, Irfan mengungkapkan saat ini kementeriannya sedang melakukan pembicaraan dengan pihak penginapan dan katering di Arab Saudi.

"Hari ini tim kita sdang berbicara dengan pihak hotel dan katering di Saudi untuk mendapatkan kepastian tempat dan pelayanan," ujarnya.

"Sekarang sudah masuk bidding di Saudi," tandasnya.

Untuk diketahui, Indonesia mendapatkan kuota sebesar 221 ribu jemaah untuk haji 2026, atau sama dengan yang didapat Indonesia pada tahun 2025 lalu.

Baca juga: MUI Sebut Kampung Haji Indonesia Inovasi Pelayanan Haji, Minta Transparansi dan Kehati-hatian

Dari total 221 ribu itu, dipakai untuk kuota haji reguler sebesar 203.320 jemaah atau 92 persen. 

Sedangkan 17.680 ribu atau 8 persen dipakai untuk kuota haji khusus.
Sementara itu, untuk kuota haji reguler dibagi menjadi; Petugas Haji Daerah (PHD) sejumlah 1.050 petugas; Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah sejumlah 685 pembimbing; dan Reguler Murni menjadi 201.585 jemaah.

Untuk pembagian dan penetapan kuota haji provinsi, sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) huruf b UU nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sedangkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 H/ 2026 M ditetapkan sebesar Rp87.409.365,45 atau turun sekitar Rp2 juta dari BPIH tahun 2025.