TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Staf Ahli Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksda TNI Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.S., M.Si melakukan kunjungan kerja ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada Senin (16/10/2023). Kunjungan ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kemaritiman, dalam rangka mendorong keselamatan pelayaran dan keamanan maritim Nasional. Direktur Operasional PT. BKI, R. Benny Susanto, menyambut baik kunjungan kerja dari Kemenko Polhukam dan mengharapkan adanya koordinasi lanjutan terkait masalah krusial sehubungan dengan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim di Indonesia. "Kami sangat menyambut baik kunjungan dari Menko Polhuman, karena memang tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mencapai pelayaran dan keamanan maritim Indonesia yang lebih baik lagi. Apalagi BKI merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan survei serta sertifikasi berstandar internasional, bagi kapal-kapal berbendera Indonesia," kata Benny. Sementara itu Rivai menuturkan, keselamatan pelayaran nasional maupun internasional, khususnya bagi kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dimanapun berada ,harus mendapatkan perhatian besar. "Kunjungan kami bertujuan untuk memantau dan menilai kinerja PT. BKI sebagai Recognized Organization (RO) dalam mematuhi standar internasional. Hal ini termasuk pemantauan kapal-kapal high risk yang dapat mengancam keselamatan maritim nasional, guna memberi rekomendasi kepada Presiden RI melalui Menko Polhukam," ucap Rivai. Indonesia sukses mempertahankan status White List selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2020, 2021, dan 2022. Status White List Tokyo MOU merupakan pengakuan atas compliance kapal-kapal Indonesia terhadap aturan dan konvensi IMO di pelabuhan-pelabuhan negara anggota Tokyo MOU. //FX ISMANTO