LAPORAN LHKPN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ada 108 ribu penyelenggara negara belum melaporkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per Kamis (6/3/2025). KPK merinci total penyelenggara negara sejumlah 108 ribu tersebut terdiri dari penyelenggara negara bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN serta BUMD. Ia mengatakan, batas akhir pelaporan LHKPN untuk tahun 2024 adalah tanggal 31 Maret 2025. TRIBUNNEWS/SRIHANDRIATMO MALAU/AKBAR PERMANA