TRIBUNNEWS.COM - Komisioner Hak Asasi Manusia PBB, Navi Pillay, mengatakan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB harus segera mengambil langkah membentuk sebuah panel independen untuk menyelidiki kekerasan yang dilakukan pihak militer Libya terhadap warga sipil.

Seperti dilansir AP, Jumat (25/2/2011), pernyataan ini keluar setelah adanya laporan yang menyebutkan jika telah terjadi pembunuhan massal di Libya dalam upaya untuk pemerintah berkuasa untuk menghentikan aksi di negara yang terletak di Afrika Utara itu.

Negara-negara Eropa mengutuk cara rezim pemerintah Moammar Kadhafi dalam menyelesaikan masalah di negara itu dengan cara kekerasan. Jika ditemukan bukti maka tindakan itu bisa dikategorikan sebagai kriminal dan negara-negara di Eropa mengusulkan agar Libya dikeluarkan dari dewan hak asasi manusia itu.

"Cara pemerintah Libya mengentikan demonstrasi yang berjalan penuh damai kemudian berakhir dengan penangkapan, pembunuhan, penangkapan, dan penyiksaan kepada pengunjuk rasa," kata Pillay di depan lembaga tinggi PBB mengenai HAM itu.

"Tank, helikopter, dan pesawat militer dilaporkan menjadi alat untuk menyerang para pengunjuk rasa. Menurut sejumlah saksi mata, ada ribuan orang sudah terbunuh atay mengalami luka parah," kata Pillay lagi.