Bekas Penjara Jadi Harta Wisata

SATU di antara tempat tujuan wisata favorit di Hobart, Tasmania, adalah Port Arthur. Bekas penjara tua dengan segala kelengkapannya ini melegenda, karena kalau masih beroperasi tertutup dari dunia luar.

Bangunan Port Arthur tampak begitu megah dan besar. Halamannya luas dengan rerumputan hijau yang tumbuh tebal.

Di depannya ada samudera luas, dengan riak air kebiru-biruan. Bangunan Port Arthur begitu populer. Penjara yang digunakan menghukum tahanan dari daerah-daerah koloni Inggris.

Meski bekas penjara, namun bangunan ini terlihat indah dan cukup terawat. Apalagi di sekitarnya berdiri pohon-pohon ekaliptus besar, tinggi dan rindang.

Di bagian lain juga tumbuh pohon cemara yang menjulang ke angkasa.

Kendati demikian, sisa-sisa keangkeran masih terlihat dari tebalnya tembok penjara hingga jeruji-jeruji besi.

Ketika menghadiri konferensi internasional perubahan iklim dan lingkungan, sebagai penerima fellowship Australia Leadership Awards melalui Reporting Climate Change and Environment di Asia Pasific Journalism Centre (APJC), kami menyempatkan mengunjungi Port Arthur di Hobart, ibukota Tasmania, negara bagian Australia.

Tujuan utamanya, melihat dan membandingkan pengukuran sea level pada abad 19 dan era modern. Dalam kunjungan tersebut kami 16 jurnalis dari Asia Pasifik didampingi APJC Project Officer Alex Kennedy, Redaktur Lingkungan Harian The Age, Adam Morton, John Hunter dari Institute for Marine and Antarctic Studies University of Tasmania, dan Manager Arkeologi Port Arthur Dr David Roe.

Sejarah Port Arthur dimulai sekitar tahun 1830, ketika kawasan itu menjadi kawasan pabrik pengolahan kayu. Tiga tahun kemudian dijadikan penjara, bahkan pada tahun 1840 diperkirakan 2.000 orang tinggal di kawasan itu.

Mereka adalah narapidana, tentara, dan sipir. David Roe mengatakan, bangunan ini ditutup sebagai penjara pada 1877. Sejak itu bangunan semakin sering dikunjungi warga yang ingin tahu lebih dekat.

Di lokasi itu tak hanya ada penjara, ada juga gereja Kristen serta kapel Katolik, klinik, rumah sipir dan sebagainya.
Setelah ditutup, kini tiap tahun ada 250 ribu pengunjung datang ke Port Arthur.
Satu di antara penyebab mengapa bekas penjara itu menjadi favorit, karena dulunya tertutup.

"Jadi setelah dibuka orang ingin tahu ada apa sebenarnya di dalam bangunan ini," kata David Roe.

Menurut David Roe, sebenarnya para tahanan di penjara tak disiksa secara berlebihan. Namun untuk penjahat kelas kakap biasanya ditahan di ruangan pengab, kecil, dan tanpa sinar matahari.

"Bisa dibayangkan jika berhari-hari dikurung dalam keadaan seperti itu," kata David Roe.

Para tahanan itu selain menjalani hukuman juga dipekerjakan di tempat penggergajian kayu. Mereka menebang kayu di hutan di sekitar tahanan.

Para tahanan itu berasal dari Australia, Inggris dan Kanada. "Port Arthur juga menjadi industri perkayuan, sehingga para tahanan itu diperkerjakan sebagai buruh untuk pemerintah," jelas David Roe.

Selain bekerja di industri perkayuan, para tahanan juga bekerja membuat sepatu, galangan kapal, membuat paku, dan pakaian.

Ada dua tempat penjara, umum dan khusus penjahat-penjahat kelas kakap. Ada juga penjara untuk anak-anak.

Reputasi Dr David Roe sangat baik, ia pernah terlibat dalam penelitian arkeologi di Inggris, Portugal, Rusia, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Pitcairn Island dan Australia.

Kini, setelah tak lagi digunakan sebagai penjara, Port Arthur semakin ramai dikunjungi turis mana saja. Beberapa turis mancanegara juga tertarik datang. "Saya bahkan bertemu rombongan dokter dari Jakarta yang menyempatkan diri mengunjungi tempat ini," tutur David Roe.

Selain menyuguhkan sisa-sisa bangunan penjara, kapel, gereja, kantor polisi dan lainnya, pemerintah setempat membangun kafe dan pusat suvenir.

Pengunjung juga bisa mengunjungi Isle of the Dead, pulau kecil di tengah laut yang menjadi makam.

Jika bernyali, Anda bisa mengikuti Historic Ghost Tours. Tur ini dilakukan malam hari menelusuri penjara gelap menggunakan lampu lentera. Beberapa kesaksian dan foto tentang hantu dipasang dekat pintu masuk pembelian tiket. (Tribun Pontianak/Stefanus Akim)