Perdana Menteri Belanda Mark Rutte Mundur

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, dan kabinetnya sudah mengundurkan diri dan membuka pelaksanaan pemilihan umum yang lebih awal.

"Perdana Menteri Mark Rutte sudah menyampaikan permintaan mundur kabinet kepada yang terhormat Ratu Beatrix," seperti tertulis dalam pernyataan dinas layanan informasi pemerintah.

"Ratu mempertimbangkan pengunduran diri namun sudah meminta semua menteri dan wakil menteri agar meneruskan semua hal yang diperlukan demi kepentingan kerajaan," tambah pernyataan itu seperti dikutip BBC, Senin(23/4/2012) malam.

Pengunduran ini sudah diperkirakan sejak akhir pekan setelah pemerintahan Rutte berbeda pendapat dengan Partai Kebebasan pimpinan seorang politisi anti Islam, Geert Wilders.

Pemerintahan pimpinan Rutte hanya bertahan selama 558 hari, yang merupakan pemerintahan keempat yang terpendek di Belanda sejak Perang Dunia II.

Krisis politik di Belanda itu dipicu oleh mundurnya Partai Kebebasan dari perundingan untuk memotong anggaran sebesar £13,1 miliar.

Wilders mengatakan dia tidak akan menerima desakan akan menempuh pengetatan anggaran agar sejalan dengan peraturan Uni Eropa.

Defisit anggaran

Sejak pekan pertama Maret, koalisi pemerintah sudah berupaya mencapai kesepakatan dengan Partai Kebebasan dalam hal pemotongan anggaran.

Biro Perencanaan Nasional Belanda memperkirakan defisit anggaran akan meningkat sebesar 4,5% dari Produk Domestik Bruto, PDB, di atas batas 3% yang ditetapkan Uni Eropa.

Pemerintah Belanda sudah diminta untuk mengirimkan agar kebijakan pengetatan anggaran ke Komisi Eropa pada 30 April, walau tidak begitu jelas apakah batas waktu itu bersifat kaku atau masih bisa diundur.

Partai pimpinan Wilders tidak masuk dalam koalisi pemerintah namun mendukung pemerintah yang memimpin dengan suara kecil.

Sementara itu pemimpin Partai Sosialis, Emile Roemer, mengatakan dia belum siap untuk mendukung upaya mengendalikan defisit anggaran agar berada pada tingkat di bawah yang ditentukan oleh Uni Eropa.

Ada kekhawatiran kegagalan dalam perundingan anggaran ini akan mempengaruhi status kredit AAA yang dinikmati Belanda saat ini dan akan menurunkan nilai surat berharga milik pemerintah.