Inggris Menilai Perlu Langkah Hukum untuk Konflik Rohingya

TRIBUNNEWS.COM -  Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, mengatakan bahwa pihaknya telah mendesak pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan krisis yang melibatkan etnis Rohingya. Demikian rilis yang dikirim Kedutaan Besar Inggris di Jakarta ke redaksi Tribunnews.com, Selasa (21/8/2012).

Hague menambahkan, perlunya juga pengambilan langkah-langkah hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan yang berkelanjutan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.

"Kami juga telah memanggil komunitas masyarakat yang berbasis di sana untuk menahan diri. Kami telah melakukan hal yang sama dengan para mitra dan institusi internasional seperti Uni Eropa dan PBB," ujarnya.

Mengenai kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, Tomas Quintana, Hague mengaku sependapat. “Kami sepakat dengan Quintana dalam menekankan pentingnya mengakhiri  kekerasan, menyediakan akses kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang terkena dampak, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kembali ke rumah mereka secara aman, dan membantu pembayaran ganti rugi bangunan yang hancur atau rusak parah," katanya.

INTERNASIONAL POPULER