Tribunnews.com, Paris — Negara-negara Barat menyerukan semua pihak di Mesir untuk menahan diri dan cepat kembali ke demokrasi setelah militer menggulingkan Presiden Muhammad Morsi yang Islamis, Rabu (3/7/2013). Laporan yang berkembang menyebutkan, setelah digulingkan, Mursi dan para pembantu utamanya telah ditahan pihak militer dalam tahanan rumah.

Militer Mesir berkeras bahwa tindakannya itu merupakan tanggapan terhadap demonstrasi besar-besaran yang menuntut penggulingan Mursi. Tentara menggulingkan Mursi setelah seminggu terjadi pertumpahan darah yang menewaskan hampir 50 orang saat jutaan rakyat negara itu turun ke jalan untuk menuntut diakhirinya satu tahun pemerintahan Mursi yang bergejolak. Adly Mansour, Ketua MA, pun telah diangkat sebagai presiden interim.

Namun, Barat menyatakan kegelisahan atas fakta bahwa pemimpin pertama Mesir yang terpilih secara demokratis itu telah digulingkan setahun setelah ia merebut kekuasaan.

Presiden AS Barack Obama mengatakan ia "sangat prihatin" atas penggulingan Mursi dan mendesak Mesir untuk cepat kembali ke pemerintahan sipil yang dipilih oleh rakyat. "Kami percaya bahwa pada akhirnya masa depan Mesir hanya dapat ditentukan oleh rakyat Mesir," kata Obama dalam sebuah pernyataan setelah sebuah pembicaraan darurat di Gedung Putih dengan pembantu utamanya. "Namun, kami sangat prihatin dengan keputusan Angkatan Bersenjata Mesir yang menyingkirkan Presiden Mursi dan menangguhkan konstitusi Mesir."

Sebagai reaksi lanjutan, Obama mengatakan telah memerintahkan untuk meninjau implikasi hukum bagi bantuan AS ke Mesir setelah militer menjatuhkan pemimpin yang terpilih itu. Mei lalu, Washington memperbaharui bantuan tahunan senilai 1,3 miliar dollar kepada Mesir.

Sementara itu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengecam pertumpahan darah itu dan menyerukan untuk segera kembali ke demokrasi. "Saya mendesak semua pihak untuk cepat kembali ke proses demokrasi, termasuk penyelenggaraan pemilihan presiden dan parlemen yang bebas dan adil serta persetujuan akan sebuah konstitusi," katanya.

Dia menyatakan harapannya bahwa pemerintahan transisi yang diumumkan oleh rezim baru harus sepenuhnya inklusif dan bahwa hak asasi manusia dan penegakan hukum harus dihormati. "Saya mengecam semua tindakan kekerasan, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, dan mendesak aparat keamanan untuk melakukan segala daya mereka guna melindungi kehidupan dan kesejahteraan warga Mesir," kata Ashton.

Inggris juga menyatakan kekhawatiran atas perkembangan terbaru itu. "Situasi ini jelas berbahaya dan kami menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghindari kekerasan," kata Menteri Luar Negeri William Hague. "Inggris tidak mendukung intervensi militer sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa dalam sistem demokrasi," kata Hague dalam sebuah pernyataan. Ia menyerukan "pemilu lebih awal dan adil di mana semua pihak dapat ambil bagian, dan pemerintahan yang dipimpin oleh sipil."

Namun Raja Saudi, Abdullah, hari Rabu, memuji intervensi militer dan mengucapkan selamat kepada presiden sementara, Mansour. "Kami memohon kepada Allah untuk membantu Anda memikul tanggung jawab demi mencapai harapan saudara-saudara kami di Mesir," kata Abdullah dalam pesannya.