Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi I DPR Bidang Luar Negeri meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menarik Dubes RI di Kairo, Mesir. Hal itu sebagai bentuk protes terhadap aksi pembantaian brutal yang dilakukan Militer Mesir terhadap demonstran warga sipil di Kairo.

"Penarikan ini juga sebagai sinyal bahwa pemerintahan hasil kudeta tidak legitimate. Apalagi wapres Baradai sudah mengundurkan diri karena menolak tindakan militer di negaranya," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq ketika dikonfirmasi, Kamis (15/8/2013).

Mahfudz mengatakan penarikan dubes menjadi penting untuk ikut mendorong reaksi dunia internasional, apalagi Indonesia diakui sebagai barometer negara muslim demokratis.

Sementara Anggota Komisi I DPR dari Hanura Susaningtyas Kertopati mengatakan pembantaian brutal terhadap rakyat sipil mesir oleh pihak militer dan penguasa harus dikutuk oleh dunia. Sebab, kejadian tersebut bentuk penodaan nyata terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

"Selama ini penguasa dan militer Mesir merasa mendapat angin karena sikap lunak banyak negara di dunia," katanya.

Nuning mengatakan pembantaian tersebut juga merupakan pelanggaran HAM berat yang juga harus direspon oleh Komisi HAM PBB dan pengadilan kriminal internasional. "Sejarah politik mesir sejak lama menorehkan kekerasan berdarah," tuturnya.

Ia mengatakan jika hasil pemilu demokratis pascarezim Mubarak dibiarkan dinodai lagi, maka tidak akan ada kekuatan yg mampu tegakkan demokrasi dan HAM dalam konflik Mesir tersebut. "Ini bisa menjadi pola menular di negara-negara lain yg alami The Arab Spring. Indonesia mesti bersuara keras," tuturnya.