TRIBUNNEWS.COM - Mobilisasi politis besar-besaran terkait senjata kimia di Suriah, yang ditekankan kembali dengan pemberian Hadiah Nobel untuk Perdamaian bagi Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) hari Jumat pekan lalu, harus segera diterapkan juga untuk akses kemanusiaan, demikian organisasi bantuan kemanusiaan Médecins Sans Frontières/Dokter Lintas Batas (MSF) mengatakan pekan ini dan dikutip Tribunnews.com, Minggu (20/10/2013).
 
Banyak daerah di Suriah tetap berada dalam pengepungan, tertutup dari bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa, baik dikarenakan akses yang ditutup oleh otoritas Damaskus maupun tertutup karena sengitnya pertempuran. Sebagai contoh, di Ghouta Timur dan Barat, daerah pinggiran kota Damaskus – daerah yang dikunjungi pemeriksa senjata kimia – petugas medis melaporkan persediaan obat-obatan sangat tidak memadai dan adanya kasus malnutrisi karena kekurangan makanan, namun bantuan tidak bisa mencapai mereka.
 
“Penduduk Suriah kini dihadapkan pada situasi yang absurd di mana para pemeriksa senjata kimia leluasa mengemudi di daerah-daerah yang sangat membutuhkan bantuan, sementara ambulans, makanan, dan persediaan obat-obatan yang dikelola oleh organisasi kemanusiaan terhambat,” ujar Christopher Stokes, Direktur Jenderal MSF.

“Negara-negara yang berpengaruh telah berkumpul mengelilingi sebuah meja, menghasilkan perjanjian terkait senjata kimia dan melaksanakannya. Mereka telah menunjukkan bahwa hal itu bisa dilakukan, jadi mana upaya untuk mengulangi kesuksesan ini dalam hal yang mendesak, yakni akses untuk bantuan kemanusiaan?”
 
Kelumpuhan akses kemanusiaan tidak terbatas pada daerah-daerah yang dikepung. Di daerah Aleppo, beberapa hari pengeboman yang intens di As Safirah dan Abu Djirin, serta di kamp-kamp warga yang kehilangan tempat tinggal telah memaksa 18.000 keluarga melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. MSF telah merawat 20 orang yang terluka parah, termasuk anak-anak, namun akses untuk mencapai para keluarga yang kehilangan tempat tinggal belum memungkinkan karena pengeboman terus-menerus.
 
Kemauan politis terkait senjata kimia dengan segera menghasilkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang disepakati dengan suara bulat dan para pemeriksa telah diperbolehkan mengunjungi daerah-daerah yang berada di bawah pengepungan selama berbulan-bulan. Kebalikannya, kurangnya kemauan politis terkait akses kemanusiaan menyebabkan banyak daerah di Aleppo dan pinggiran Damaskus tertutup dari bantuan, dan persediaan medis dasar terhambat menyeberangi garis depan.
 
Pengiriman staf internasional, sebuah isu yang problematis bagi organisasi kemanusiaan sejak awal konflik, relatif cukup mudah bagi tim PBB/OPCW; dalam beberapa minggu sekitar 50 sampai 100 pemeriksa senjata kimia telah tiba di Suriah. Sebagai perbandingan, setelah dua setengah tahun perang, kantor kemanusiaan PBB harus memangkas stafnya yang berjumlah 100 orang dan belum bisa menambah jumlah staf.
 
“MSF memahami bahaya penggunaan senjata kimia dan pentingnya pekerjaan para pemeriksa OPCW. Namun, pengiriman pemeriksa senjata kimia adalah sebuah preseden dan kini pernyataan presiden Dewan Keamanan PBB pada tanggal 2 Oktober tentang bantuan kemanusiaan harus diimplementasikan dengan segera,” kata Stokes. “MSF menyerukan kepada otoritas Damaskus, kelompok oposisi dan negara-negara yang memiliki pengaruh dalam konflik untuk memastikan bahwa pekerja kemanusiaan bisa bekerja dengan aman dan tanpa hambatan, dan bantuan kemanusiaan dapat dengan segera menjangkau daerah-daerah di Suriah yang paling membutuhkan.”