TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan pemerintah Indonesia akan meninjau kembali sejumlah agenda kerja sama dengan Australia buntut penyadapan yang dilakukan negeri Kangguru ini kepada dirinya dan sejumlah pejabat lainnya.

Salah satunya adalah penghentian latihan perang bersama yang selama ini telah dilakukan oleh dua negara bertetangga tersebut.

"Berangkat dari kasus penyadapan terhadap Presiden dan pejabat Indonesia, maka sejumlah agenda kerja sama, saya ulangi sejumah agenda kerja sama akan kita lakukan review," tegas SBY, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Konperensi pers itu diselenggarakan setelah Presiden SBY melakukan rapat terbatas dengan Dubes RI untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema, Menlu Marty Natalegawa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Kepala BIN Letjen Marciano Norman.

SBY tegaskan pula, kerjasama pertukaran informasi dan kerjasama di bidang militer antara Indonesia dengan Australia dihentikan sementara.

"Yang jelas untuk sementara atau saya minta dihentikan dulu kerja sama yang disebut pertukaran inforamsi dan pertukaran intelijen di antara kedua negara," tegas SBY.

Selain itu, Presiden juga menghentikan latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maupun yang sifatnya gabungan. "Saya juga minta dihentiakn coordinated military operation," ungkap Presiden.

Menurut Presiden semua bentuk kerjasama itu, dihentikan sampai persoalan penyadapan ini mendapat titik terang dan penjelasan dari Pemrintah Australia yang hingga kini masih juga belum memberikan sikap dan penjelasan resmi.

"Tidak mungkin dilanjutkan kalau tidak yakin tidak ada penyadapan. Saya kira jelas dan ini jadi sangat logis," tandasnya.