TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK - Pemerintah Thailand, Senin (9/12/2013), mengusulkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) diadakan pada 2 Februari 2014.

Juru bicara Pemerintah Thailand, Teerat Ratanasevi mengatakan tanggal itu diusulkan dalam rapat kabinet di Bangkok.

Menurut Jinthong Intarasri, juru bicara Komisi Pemilihan Umum Thailand (KPU), pihaknya akan bertemu dengan pemerintah dalam beberapa hari ke depan untuk membahas hal itu.

Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, Senin (9/2/2013), mengatakan sudah meminta persetujuan Raja untuk membubarkan pemerintahannya dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat untuk menyelesaikan konflik politik yang tengah berlangsung.

Yingluck mengatakan pemerintahnya telah berusaha yang terbaik untuk menyelesaikan konflik dengan pengunjuk rasa anti-pemerintah.

"Pada tahap ini, ketika banyak orang yang menentang pemerintah dari berbagai kelompok, mereka mengaku mewakili rakyat Thailand. Oleh karena itu, cara yang terbaik adalah memberikan kembali kekuasaan kepada rakyat Thailand melalui Pemilihan Umum (Pemilu)," katanya dikutip dari Asiaone.com.

Keputusan itu terjadi saat ribuan demonstran melakukan long march ke Gedung Pemerintah dan sehari setelah anggota parlemen dari partai oposisi, Partai Demokrat mengundurkan diri secara massal. (NST.com)