TRIBUNNEWS.COM, SYDNEY - Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, Jumat (10/1/2014), mengatakan situasi krisis penyelundupan manusia yang tengah dihadapi pihaknya adalah sama dengan situasi di medan perang.

Pemerintah Indonesia sebelumnya mengatakan bahwa Angkatan Laut Australia sebelumnya mengembalikan setidaknya satu kapal yang membawa pencari suaka ke perairan.

Pemerintah konservatif Abbott telah menolak merinci insiden tersebut, sehingga menuai kecaman dari kelompok oposisi, Buruh bahwa pemerintahannya telah menahan informasi untuk publik.

"Pada akhirnya, kita berada dalam perang yang sengit dengan para penyeludup manusia. Dan jika kita sedang berperang, kita tidak akan memberikan informasi yang berguna bagi musuh," ujarnya seperti dikutip dari Channelnewsasia.com.

Abbott mengatakan ia tidak akan mengeluarkan informasi yang akan dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan manusia untuk melancarkan aksi mereka.

Pemimpin Partai Liberal tersebut telah memperkenalkan kebijakan Operasi Sovereign Borders untuk menindak pencari suaka yang datang menggunakan perahu.

Dengan kebijakan tersebut, Australia akan mengembalikan perahu yang ditumpangi pencari suaka ke wilayah perairan Indonesia pada waktu yang dinilai aman untuk melakukannya, sementara mereka yang mencapai wilayah Australia akan diproses dalam waktu 48 jam dan dengan cepat dikirim ke kamp pulau Pasifik Nauru atau Papua Nugini.

Kebijakan ini dikecam pemerintah Indonesia, karena telah melanggar kedaulatan teritorial mereka. (channelnewsasia.com)