TRIBUNNEWS.COM, FILIPINA - Pemerintah Filipina akhirnya mau meminta pemerintah Norwegia menjadi penengah melanjutkan dialog perdamaian dengan gerilyawan Partai Komunis Filipina (CPP).

Sebelumnya, Ketua Pendiri CPP Profesor Jose Maria Sison, mengumumkan mau meladeni permintaan damai dari Presiden Benigno Aquino III. Asalkan, pemerintah menerima sejumlah persyaratan.

Salah satu persyaratan yang diajukan Sison adalah, dialog tersebut harus digelar di tempat netral.

Selama ini, tulis AP  pada Jumat (21/2/2014), Norwegia memang menjadi penengah dalam dialog tersebut.

"Kami mengupayakan agar pertemuan dan dialog menghasilkan konklusi damai,"kata penasihat Presiden Filipina untuk Proses Perdamaian Teresita Deles soal permintaan kepada Norwegia itu.

Pembicaraan damai terhenti sejak 2011. Waktu itu, CPP meminta agar beberapa komandan mereka yang ditahan pemerintah Filipina dibebaskan.

CPP merupakan partai yang menaungi organisasi sayap militernya, yakni tentara Rakyat Baru (NPA). Kedua organisasi ini, sudah sejak empat dekade silam (1969), melancarkan perang gerilya terhadap pemerintah.

Perang gerilya tersebut, dilancarkan karena pemerintah selalu menjalankan kebijakan yang menguntungkan Amerika Serikat dan kaum elite. Sementara rakyat, terutama Petani di pelosok Filipina hidup dalam kesengsaraan.

CPP juga terlibat dalam organisasi persatuan, yakni Front Demokrasi Nasional (NDF). Organisasi ini, merupakan payung dari ratusan lembaga yang menginginkan adanya pemerintahan demokratis dan anti-imperialisme AS di Filipina.

Sementara Ketua Pendiri CPP, Jose Maria Sison, hingga kekinian masih berada di pengasingannya, Belanda. Ia ditolak kembali ke Filipina karena takut menjadi simbol perlawanan rakyat.