TRIBUNNEWS.COM, KAIRO - Pemerintah Mesir terus mengekang Ikhwanul Muslimin.

Satu langkah baru di negara yang masih dikendalikan oleh pemerintah sementara dengan dukungan militer ini adalah, menerapkan sistem lisensi negara untuk ulama dapat berkhotbah di masjid saat shalat Jumat.

Pada Kamis (10/4/2014), Pemerintah Mesir menyatakan telah memberikan lisensi negara kepada 17.000 ulama. Langkah ini dilakukan untuk mencegah pengaruh Ikhwanul Muslimin berkembang di masjid-masjid.

Kontrol ketat diterapkan atas masjid-masjid di Mesir, sejak penggulingan Presiden Mesir Muhammad Mursi pada Juli 2013.

Para ulama "berlisensi" mendapat pelatihan di Universitas Al Azhar, di bawah pengelolaan Kementerian Wakaf dan Agama.

"Itu adalah untuk memperkuat pengawasan kementerian atas masjid di seluruh Mesir untuk mencegah masjid jatuh ke tangan ekstremis dan (orang-orang) yang tak punya kualifikasi," kata pernyataan dari Kantor Perdana Menteri Mesir, Kamis.

Pernyataan tersebut mengutarakan pula, peningkatan kontrol pemerintah ini juga bertujuan mencegah pemanfaatan masjid untuk kepentingan partai dan sektarian.

Pada September 2013, Kementerian Wakaf dan Agama sudah mengumumkan pelarangan ulama tak berlisensi memberikan khotbah di masjid.

Untuk menutup kebutuhan khatib yang memenuhi syarat menurut kriteria pemerintah, kementerian ini pun melakukan perekrutan besar-besaran.

Kebijakan tersebut, telah berdampak terbitnya larangan bagi 12.000 ulama menjadi khatib di shalat Jumat. Pada September 2013, kementerian mengumumkan akan ada sekitar 55.000 ulama yang dilarang berkhotbah.

Pemerintah Mesir telah menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi terlarang dan menyebut gerakan pembaruan tersebut sebagai organisasi teroris, menyusul penggulingan Mursi oleh militer di bawah pimpinan Jendral Abdel Fattah al-Sisi.

Pemerintah mengabaikan bantahan Ikhwanul Muslimin atas tudingan keterlibatan dalam beragam aksi kekerasan di seantero Mesir sejak penggulingan Mursi.