TRIBUNNEWS.COM, BANGKOK — Untuk kali pertama junta militer Thailand memberikan izin kepada perdana menteri terguling Yingluck Shinawatra pergi ke luar negeri sejak kudeta 22 Mei lalu. Demikian disampaikan juru bicara militer, Kamis (17/7/2014).

Yingluck dijadwalkan berangkat ke Paris, Perancis, pekan depan untuk menghadiri ulang tahun kakaknya, buronan dan mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra.

Junta militer yang memiliki nama resmi Dewan Nasional Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) mengabulkan permohonan Yingluck karena dia tidak terlibat dalam politik lagi sejak militer merebut kekuasaan.

"NCPO kemarin (Rabu) mengabulkan permintaan perdana menteri Yingluck untuk pergi ke luar negeri karena sejak kudeta dia tidak menunjukkan niat menentang kerja NCPO," kata juru bicara militer, Kolonel Winthai Suvaree.

"Dia (Yingluck) memilih low profile selama ini," tambah Suvaree.

Yingluck Shinawatra, perdana menteri perempuan pertama Thailand, dilengserkan dari jabatannya lewat sebuah putusan pengadilan yang kontroversial sebelum angkatan darat menggulingkan sisa-sisa pemerintahan Yingluck.

Setelah kudeta, Yingluck bersama ratusan orang lainnya sempat dipanggil dan ditahan sementara oleh militer.

Yingluck yang kemudian dinyatakan melalaikan tugas sehari setelah dilengserkan,terancam menghadapi tuntutan pidana terkait skema subsidi beras yang merugikan keuangan negara.

Junta militer yang dipimpin Jenderal Prayut Chan-O-Cha melakukan kudeta setelah aksi unjuk rasa selama tujuh bulan yang diwarnai kekerasan dan melumpuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra.

Junta militer menjanjikan pemilihan umum akan digelar sekitar Oktober 2015, meski Amerika Serikat dan Uni Eropa mendesak agar junta segera menjalankan proses demokrasi itu secepat mungkin.