TRIBUNNEWS.COM.YERUSALEM - Israel mengumumkan akan melakukan gencatan senjata selama tujuh jam pada Senin (4/8/2014) di sebagian besar wilayah Gaza. Pengumuman tersebut disampaikan di tengah kemarahan dunia internasional terkait sebuah serangan mematikan di sebuah sekolah milik PBB di wilayah Palestina itu.

Gencatan senjata sepihak itu, empat minggu setelah pertempuran dengan Hamas yang secara defacto menguasi Gaza, terjadi setelah sejumlah negara berpengaruh dunia mengecam keras serangan yang menewaskan 10 warga Palestina yang berlindung di sekolah itu, saat Israel menarik sejumlah pasukannya dari Gaza.

Militer Israel mengatakan, "jeda kemanusiaan" selama tujuh jam itu akan berlangsung antara pukul 07.00 - 1400 GMT (atau pukul 14.00 - 21.00 WIB) di seluruh daerah kantong Palestina kecuali di wilayah timur kota Rafah yang terdapat di Gaza selatan, "di mana pertempuran masih berlangsung dan ada kehadiran militer Israel" di sana.

Dalam sebuah pernyataan, tentara Israel memperingatkan bahwa pihaknya akan "menanggapi setiap upaya untuk mengeksploitasi jeda tersebut". Rencana gencatan senjata terbaru itu merupakan yang keenam yang Israel nyatakan sejak awal konfrontasi pada 8 Juli lalu.

Isrel juga mengatakan, penduduk Abasan al Kabira dan Abasan al Saghira, dua desa sebelah timur Khan Yunis di Gaza selatan, sudah bisa pulang ke rumah mulai pukul 05.00 GMT pada hari Senin ini.

Namun pengumuman Israel itu tidak dipercaya gerakan Islam Hamas. Juru Bicara Hamas, Sami Abu Zuhri, meminta warga Gaza untuk tetap waspada. "Gencatan senjata sepihak yang diumumkan Israel itu merupakan sebuah upaya untuk mengalihkan perhatian dari pembantaian Israel," kata Zuhri.

Para petugas medis di Gaza mengatakan, lebih dari 1.800 warga Palestina telah tewas oleh serangan Israel sejak konfrontasi itu dimulai pada 8 Juli lalu.

Militer Israel mengatakan, pihaknya pada hari Minggu kemarin menyasar tiga militan Jihad Islam di sebuah sepeda motor "di sekitar sekolah milik UNRWA di Rafah," Gaza selatan.

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyebut serangan terhadap sekolah yang melindungi sekitar 3.000 warga Palestina yang mengungsi dari rumah mereka karena pertempuran merupakan sebuah "kebiadaban moral dan tindak pidana".

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki, mengatakan, Washington "terkejut" oleh serangan itu dan menyerukan sebuah penyelidikan "penuh dan cepat". "Israel harus berbuat lebih untuk memenuhi standarnya sendiri dan menghindari korban sipil," kata Psaki.

Presiden Perancis Francois Hollande mengatakan, pengeboman sekolah itu "tidak bisa diterima". Ia mendukungan seruan Ban "untuk menuntut mereka yang melakukannya pelanggaran atas hukum internasional itu bertanggung jawab atas tindakan mereka". Namun Hollande tidak menyebutkan siapa yang dia anggap bertanggung jawab.

Dalam sebuah pernyataan pada Senin pagi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, "Israel tidak mengarahkan serangannya terhadap warga sipil dan memintaa maaf untuk setiap serangan yang tidak dengan sengaja mengorbankan warga sipil." Netanyahu juga tidak secara langsung menyinggung serangan ke sekolah PBB itu.(AFP)