Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Kholish Chered dari Arab Saudi

TRIBUNNEWS.COM, MEKKAH - Mengunjungi Madinah, Komisi VIII DPR RI menyatakan prihatin dengan kondisi pemondokan jamaah haji yang berada di luar markaziyah (berjarak lebih dari 650 meter dari Masjid Nabawi).

DPR mendorong Kemenag memastikan jamaah haji gelombang dua yang akan melaksanakan sunnah arbain usai puncak haji untuk ditempatkan di sekitar Masjid Nabawi.

"Yang paling menonjol berkaitan dengan masalah pemondokan. Ternyata tahun ini jamaah haji kita mendapatkan pemondokan di luar markaziyah. Ini kemudian berpengaruh domino, berpengaruh kepada layanan katering dan pada akhirnya berkaitan dengan kesehatan jamaah haji," kata Ketua Komisi VIII DPR yang memimpin rombongan, Ida Fauziah, dalam konferensi pers di Kantor Misi Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah, Minggu (21/9/2014).

Memang sudah ada solusi sementara dengan memberikan bus angkutan untuk jamaah haji yang pemondokannya jauh dari markaziyah. Namun dalam pandangan DPR itu hanya solusi sementara, untuk jamaah haji gelombang dua harus ada jaminan semuanya ditempatkan di dalam markaziyah.

"Kita berterima kasih ada antisipasi bus shalawat. Itu kita harap tidak terjadi lagi di gelombang kedua. Kami ingin memastikan bahwa mereka harus mendapatkan tempat di dalam markaziyah," tegas Ida.

Sementara berbagai solusi agar di musim haji tahun depan tak terjadi persoalan yang sama mulai dibahas. Kemungkinan besar tahun depan akan diberlakukan seperti di Makkah yakni sewa satu musim haji.

"Mungkin ada baiknya kontrak pemondokan seperti di Makkah bahwa satu building itu pasti diserahkan ke jamaah haji kita. Saya kira perlu dikaji penyelenggara haji yang akan datang kalau itu memberikan kenyamanan itu patut dipertimbangkan," katanya.

Meski dengan konsekuensi cost yang dikeluarkan lebih tinggi, Ida menilai tak ada persoalan jika sasarannya untuk kenyamanan jamaah haji Indonesia.

"Harganya kalau dihitung hampir dua kali lipat. Tahun ini yang paling berat pemondokan di luar markaziyah. Memang ada kendaraan tapi diprioritaskan untuk lansia. Padahal tuntutan arbain tinggi akhirnya banyak yang sakit. Harga memang naik tapi kalau menimbulkan kenyamanan pelayanan jamaah saya rasa perlu dipertimbangkan," katanya.

Pada sisi lain, DPR memandang efisiensi pelaksanaan ibadah haji tak boleh mengurangi pelayanan kepada jamaah haji. "Kita akan kaji terus apa ada hubungannya antara efisiensi yang dilakukan Kemenag dengan pelayanan jamaah haji," Ida Fauziah.

DPR memang mengapresiasi langkah Kemenag melakukan efisiensi dalam kaitan penyelenggaraan ibadah haji. Namun apresiasi itu disertai dengan pesan khusus untuk menjaga kualitas pelayanan kepada jamaah haji.

"Pada waktu Kemenag menyampaikan sudah melakukan efisiensi di Makkah dan Madinah itu kita ingatkan efisiensi itu memang baik tapi jangan sampai efisiensi mengurangi kualitas pelayaan kepada jamaah haji," katanya.

Rencananya besok, Senin (22/9/2014), rombongan DPR akan melakukan sejumlah kunjungan. Antara lain mengunjungi pemondokan jamaah haji di luar markaziyah, Balai Pengobatan Haji Indonesia, dan sejumlah perusahaan katering yang melakukan pelanggaran kontrak dan terkena sanksi.

"Saya belum bisa menyampaikan hasil evaluasi keseluruhan karena baru di Madinah. Terlalu sederhana kita menilai pelayanan terhadap jamaah haji baik atau tidak baik. Kita belum melihat bagaimana di lapangan, setelah ini kita akan ke Makkah. Masa kerja kita berakhir 30 September jadi pada saat puncak haji kita tidak bisa mengawasi tapi ada kelompok lain baik KPHI dan lainnya," katanya.