TRIBUNNEWS.COM, ADELAIDE - Dukungan masyarakat Indonesia di luar negeri terhadap KPK terus meluas. Di Adelaide, Australia Selatan, dukungan bahkan diberikan di tengah Parade Australian Day, 26 Januari, untuk memperingati kedatangan bangsa Inggris ke Benua Australia yang sekaligus ditetapkan sebagai Hari Lahir Negara Australia.

"Masyarakat Indonesia setiap tahun berpartisipasi dalam parade Australia Day. Kebetulan kali ini sebagian mereka ingin menyampaikan dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan menolak politisasi dan kriminalisasi terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan menuntut lembaga Polri besih dari intervensi politik dan kelompok oligarki yang korup," kata Atik Ambarwati, mahasiswa Flinders University, sekaligus koordinator aksi gerakan #SaveKPK yang digelar di Elder Park, Adelaide, Australia Selatan.

Sambil membawa pesan #Save KPK, sebagian peserta aksi yang mengatasnamakan diri sebagai Masyarakat Pecinta KPK ini melakukan aksi dengan menggunakan berbagai atribut budaya dan pakaian adat nusantara yang mereka gunakan dalam parade.

Sepasang ondel-ondel besar pun disertakan sambil membawa pesan #Save KPK.

"Kami selalu aktif untuk ikut mempromosikan budaya Indonesia di luar negeri, termasuk dalam parade Australia Day ini, dan kami juga berharap, suatu saat, kami bisa memperkenalkan Indonesia sebagai bangsa yang tidak membiarkan koruptor untuk mengelola negara kami," lanjut Atik.

Terkait dengan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang berujung kisruh KPK vs Polri, salah seorang WNI yang tinggal di Australia (permanent resident) Nuraeni Mosel turut menyampaikan aspirasinya.

"Saya percaya KPK sudah menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memberantas korupsi. Jangan sampai ada oligarki. Karena itu, eskalasi rivalitas para penegak hukum akan memperlemah upaya pencegahan tindak korupsi di Indonesia," katanya.

Terkait langkah kongkrit yang harus dilakukan Jokowi untuk menyelesaikan konflik Polri vs KPK, mahasiswa  program S3 dari University of Adelaide, Mochamad Mustafa menegaskan bahwa saat ini usulan langkah-langkah kongkrit sudah banyak disampaikan kepada presiden, termasuk penerbitan Perpu Imunitas KPK, pemecatan pejabat negara yang melakukan tindakan indisipliner dan memperkeruh suasana, bahkan pembatalan pencalonan Budi Gunawan. Namun begitu, semua usulan itu tidak didengar, dianggap tidak visible.

"Sekarang kami menunggu solusi konkrit yang bisa dilakukan Jokowi yang bisa meyakinkan rakyat bahwa dia berkomitmen memberantas korupsi. Kami ingin melihat seberapa besar nyali presiden menolak intervensi partai pendukungnya," lanjut peserta yang mengenakan pakaian adat Papua ini.

"Sikap pengabaian Jokowi terhadap kasus penangkapan komisioner KPK ini memperlihatkan rendahnya komitmen Jokowi atas pemberantasan korupsi di Indonesia," tambah Maulana, mahasiswa master Flinders University Adelaide.

Namun demikian, Masyarakat Pecinta KPK di Australia Selatan terus mendorong Jokowi untuk menunjukkan sikap yang jelas, tegas dan kongkrit agar masyarakat bisa melihat komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.

"Kami mengapresiasi langkah presiden untuk tidak mengintervensi proses hukum yang berjalan baik di KPK maupun Polri, juga rencananya untuk membentuk tim independen. Tapi presiden harus sadar bahwa konflik ini muncul karena abainya presiden dengan agenda pemberantasan korupsi demi mengakomodasi kepentingan politik partai pengusungnya dalam pencalonan Kapolri," kata Atik.