Myanmar tak mau disalahkan atas pengungsi Rohingya

Pemerintah Myanmar menolak dituding sebagai satu-satunya pihak yang patut disalahkan atas krisis pendatang Asia dalam konferensi regional di Bangkok hari ini (29/05).

Pertemuan darurat digelar menyusul kedatangan sekitar 3.000 migran dari Bangladesh dan pengungsi etnik Rohingya dari Myanmar yang diselamatkan di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Mereka diduga dibawa oleh sindikat penyelundup manusia melewati Thailand dengan tujuan Malaysia.

Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Myanmar, Htin Lynn, mengatakan negaranya akan bekerja sama dalam mengatasi penyelundupan manusia.

Namun di hadapan delegasi 17 negara, ia menandaskan bahwa "masalah migrasi gelap manusia perahu, tidak dapat disalahkan pada negara saya."

"Melontarkan tudingan tidak akan menyelesaikan masalah. Itu tidak akan membawa kita ke mana-mana."

Dalam pembukaan konferensi di ibu kota Thailand, Menteri Luar Negeri tuan rumah Tanasak Patimapragorn mengatakan "banjirnya migran ireguler... telah mencapai tingkat mengkhawatirkan".

Ditambahkan bahwa "pangkal persoalan yang mendorong orang-orang melarikan diri harus diatasi." Pernyataan itu tampaknya ditujukan langsung kepada Myanmar dan Bangladesh.

Asisten Menteri Luar Negeri AS, Anne Richard, juga menyerukan perlunya tindakan segera untuk menyelamatkan migran yang diperkirakan masih berada di laut.

Indonesia sepakat menampung pengungsi Rohingya yang baru-baru ini mendarat di Aceh selama satu tahun.

Demikian pula Malaysia bersedia menampung lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Pulau Langkawi beberapa pekan lalu.

Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar meskipun mereka hidup turun temurun di sana terutama di Negara Bagian Rakhine atau Arakan.