TRIBUNNEWS.COM, CEKO - Pemimpin Eropa Timur menolak upaya Uni Eropa membuat aturan mengatur kuota pengungsi tiap negara.

Adapun negara-negara yang termasuk di dalamnya adalah Republik Ceko, Polandia, Slovakia, Hungaria dan Latvia.

Mereka menolak keputusan Uni Eropa mewajibkan negara di Eropa Timur harus menerima 66 ribu pengungsi.

Dengan begitu sejauh ini Pemimpin Eropa Tengah dan Timur telah menantang upaya Uni Eropa dan Jerman untuk memaksakan kuota pengungsi.

Menteri Luar Negeri Luxembourg, Jean Asselborn, yang memimpin Rapat di Brussel, Selasa (22/9/2015), gagal mencapai kesepakatan dengan rekan-rekannya dari Republik Ceko, Polandia, Slovakia, Hungaria dan Latvia.

Menurut Pemerintah Ceko, kuota wajib untuk merelokasi pengungsi adalah ilegal.

Bahkan pemerintah Ceko mengancam akan membawa pemaksaan itu ke Pengadilan Eropa di Luxembourg.

Sementara pemerintah Hungaria "anti-imigrasi" yang menerbitkan undang-undang baru mengizinkan tentara untuk menolak masuknya pengungsi di perbatasan.

Jauh sebelumnya, Rumania menentang rencana Komisi Eropa menyebar pengungsi di antara negara Uni Eropa (EU) berdasarkan atas jatah wajib. Begitu kata Presiden Klaus Iohannis.

"Menurut kami, itu bukan penyelesaian dan tidak pantas berbicara mengenai jatah wajib, yang dihitung atas dasar birokratis sangat ekstrem--saya bisa mengatakannya hampir seperti praktik akuntansi- tanpa lebih dulu berembuk dengan negara anggota," kata Iohannis kepada wartawan.

"Mereka manusia, bukan objek, yang harus dihitung," katanya.

Kepala Komisi EU Jean-Claude Juncker pada Rabu mengungkap rencana untuk mewajibkan kuota yang akan dibagi menyangkut 160.000 pengungsi di EU.

Rencana itu dibuat untuk mengurangi tekanan yang dihadapi negara-negara di garis depan, tempat para migran tiba dengan perjalanan darat.

Berdasarkan atas kewajiban itu, Rumania harus menerima 4.646 pengungsi dalam waktu dua tahun. Itu menambah jumlah menjadi 1.785 orang, yang sebelumnya dikatakan negara itu akan diterima berdasarkan proposal, yang disahkan pada Juli.

Uni Eropa yang beranggotakan 28 negara tersebut menjadi terpecah antara timur dan barat terkait krisis migran. Banyak negara anggota yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan Komunis di Eropa timur menghadapi kesulitan lebih banyak dalam hal menampung para pengungsi, demikian AFP. (The Guardian/AFP/Aljazeera)