Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang baru menerapkan MyNumber sebagai nomor identitas sosial per 1 Oktober 2015, namun sudah terjadi kebocoran data.

Dilansir koran Asahi, Kamis (14/10/2015), karena kasus ini, Kepolisian Metropolitan Jepang telah menangkap seorang asisten kepala di Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang yang bekerja di bidang kebijakan informasi teknologi.

"Kazuyuki Nakayasu (45) yang ahli IT dan menyiapkan NIS telah ditangkap polisi. Muncul ketakutan kebocoran data ini akan terjadi berulang kembali," tulis Asahi.

Nakayasu bergabung dengan Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan pada 1991 setelah lulus dari sekolah menengah atas. Ia pernah bekerja di rumah sakit umum nasional di perfektur Hyogo. Pada 2005, ia bekerja untuk Kementerian Tenaga Kerja di Kasumigaseki Tokyo dan menangani teknologi informasi.

Seorang pimpinan di tempatnya bekerja mengatakan jika pola pikir Kazuyuki sering tak dimengerti dan akhir-akhir ini jarang terlihat di tempat kerjanya.

Seorang mantan presiden pengembangan sistim komputer yang bergerak khususnya di bidang medis berusia 72 tahun mengatakan, "Saya bertemu dia lima tahun lalu. Saat itu saya berikan uang tunai kepadanya."

Presiden tersebut menandatangani kontrak bisnis dengannya senilai 200 juta yen sejak November 2011. Setelah itu ia menambahkan satu juta yen sebagai bonus tambahan.

Proyek lain dari Kementerian Tenaga Kerja Jepang sejak September 2009 sampai Juni 2015 telah menandatangai empat buah kontrak bisnis senilai lebih dari 1,2 miliar yen.

Kebocoran data ini ditakutkan terjadi di bidang pensiun karena Nakayasu juga terlibat mengerjakan sistem tersebut, beber polisi Jepang.

Semua informasi akan diintegrasikan dalam satu sistem lewat My Number dan sudah diperkenalkan pemerintah Jepang. Di dalam MyNumber termasuk pula sestim perpajakan setiap warga Jepang.

"Kalau benar MyNumber bocor, maka standar etika di Jepang jelas sudah menurun. Pengembangan teknologi yang ada pun masih belum sempurna dan perlu diperbaiki lebih lanjut," ujar perwakilan LSM Privacy Action, Shiraishi Takashi.