TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demokrasi bukan tujuan, melainkan cara mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.

Demikian disampaikan Wapres RI Jusuf Kalla (JK) dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) VIII, Kamis (10/12/2015) di Nusa Dua, Bali.

Dalam pertemuan yang bertemakan Democracy and Effective Public Governance, Wapres menyampaikan bahwa demokrasi juga bertujuan menjamin kesetaraan dan kemakmuran rakyat melalui pemerintahan yang efektif.

Ditegaskan bahwa demokrasi tidak bisa ditegakkan dengan kekerasan tapi harus dengan cara demokratis dengan mempertimbangan keunikan masing-masing negara.

"Oleh karena itu, BDF merupakan forum yang tepat untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman dalam menjalankan demokrasi," ujarnya, seperti tertuang dalam keterangan pers Kemenlu RI.

Dikemukakan juga, kekerasan ekstrim dan radikalisme yang terjadi di beberapa Negara telah disebabkan oleh kurangnya perhatian pemimpin dan pemerintah terhadap aspirasi masyarakatnya. Menurut Politikus Golkar itu, hal ini menyebabkan maraknya ketidakadilan, kemiskinan, dan penguasaan salah satu kelompok terhadap kelompok lain sebagai cikal bakal konflik internal serta sumber kerentanan terhadap intervensi eksternal.

Di hadapan peserta, Jusuf Kalla juga menyampaikan demokrasi di Indonesia berjalan semakin matang, terbukti dengan penyelenggaraan Pilkada serentak di 269 daerah yang berlangsung aman, tertib, dan damai pada hari Rabu, 9 Desember 2015. Pilkada serentak ini melibatkan hampir 100 juta pemilih.

Selain itu, Wapres mengajak seluruh negara meningkatkan kerja sama dan upaya-upaya dalam memastikan bahwa demokrasi dapat menjamin penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam kesempatan sama, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menggarisbawahi pentingnya BDF menghasilkan inisiatif-inisiatif yang konkrit dan implementatif, termasuk melalui program-program kerja sama dan pembangunan kapasitas di berbagai negara yang dilaksanakan oleh Institute for Peace and Democracy (IPD) sebagai implementing arm BDF.

Pertemuan akan menyelenggarakan dua diskusi panel untuk membahas subtopik “Building Democracy and Developing Effective Public Governance” dan “Challenges, Choices and Prospects for Building Democracy and Developing Effective Public Governance”. Forum akan menghasilkan Chair’s Statement yang merefleksikan pembahasan dalam pertemuan serta program-program nyata dan implementatif sepanjang tahun 2016.

BDF VIII sendiri dihadiri sekitar 250 perwakilan dari 86 negara dan tiga organisasi internasional, serta akan berlangsung sampai 11 Desember 2015.

Untuk pertama kalinya, Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) menyampaikan masukan kepada BDF VIII, dalam upaya memajukan demokrasi. Pada tanggal 9 Desember 2015, peserta BCSF dan BMF yang terdiri dari kelompok aktivis, media, dan cendekiawan terkemuka dari kawasan Asia Pasifik telah melakukan Election Visit Program (EVP) ke beberapa tempat pemungutan suara di Bali, antara lain Kabupaten Badung.

BDF merupakan forum tingkat menteri tahunan yang diselenggarakan Indonesia sejak 2008. Hal ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam memajukan demokrasi dan sekaligus menciptakan perdamaian di dunia melalui pendekatan yang home-grown, inklusif, dan berkesinambungan‎.